Menko PM Ungkap 1,1 Juta Warga Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan sekitar 1,1 juta jiwa berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem dalam dua tahun terakhir. Pemerintah terus mendorong pemberdayaan masyarakat agar penurunan kemiskinan dapat berlanjut dan masyarakat semakin mandiri.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin dalam pidato dan arahan pada Acara Puncak Penganugerahan Mandaya Awards 2026. Ia menyebut tingkat kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026 turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Sementara itu, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem berkurang dari 2,8 juta menjadi 1,7 juta jiwa.

Muhaimin mengatakan penurunan angka kemiskinan tidak terjadi dengan sendirinya. Capaian tersebut, menurut dia, tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat.

Mulai dari kepala desa yang menjangkau warga di wilayahnya, dosen dan mahasiswa yang mendampingi masyarakat, pengusaha yang membuka kesempatan usaha bagi warga sekitar, hingga pesantren yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin.

"Mereka yang hari ini kita rayakan dalam Mandaya Award. Bukan yang paling besar lembaganya, bukan yang paling mahal anggarannya, tetapi yang paling kita nilai siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan," ujar Muhaimin.
 

Dorong perubahan dari bantuan sosial ke pemberdayaan

Muhaimin menjelaskan, pemerintah mendorong perubahan pendekatan pembangunan dari masyarakat sebagai penerima bantuan menjadi pelaku utama yang mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan.

Ia menegaskan bantuan sosial dan perlindungan sosial tetap diperlukan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat. Namun, upaya tersebut perlu diiringi program yang membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan keluar dari kemiskinan.

"Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya," kata Muhaimin.
 

Dalam upaya tersebut, Kementerian Sosial terus mendorong 26,8 juta keluarga miskin agar semakin mandiri sekaligus tetap mendapatkan perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menyediakan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat bagi 44,2 ribu anak yang kurang beruntung.

Selain pendidikan bagi anak, orang tua dari keluarga peserta Sekolah Rakyat juga didorong memperoleh kemampuan baru agar dapat menjadi lebih mandiri dan produktif.

Di sektor usaha, sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro dan rintisan mendapatkan akses pembiayaan dengan modal yang terjangkau. Sementara itu, di sektor ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pekerja migran, sebanyak 12 juta pelaku usaha disebut telah naik kelas.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui pendampingan desa. Muhaimin menyebut sebanyak 18.849 desa telah mendapatkan pendampingan dari 217 perguruan tinggi untuk mendorong kemajuan melalui metode dan cara kerja baru.
 

Perkuat ekosistem ekonomi

Muhaimin turut menyoroti peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendorong pemberdayaan melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok.

Menurut dia, program tersebut telah menyerap 1,3 juta tenaga kerja baru dan melibatkan 148 ribu pelaku ekonomi baru dalam rantai pasok MBG.

"APBN dikeluarkan serupiah pun harus memiliki aspek pemberdayaan," ujarnya.

Muhaimin berharap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembentukan ekosistem ekonomi.
 

Ia juga menyoroti pemberdayaan nelayan dan petani. Program pembangunan kampung nelayan disebut telah mendorong perkembangan kelompok nelayan dari 14 ribu menjadi 16 ribu. Selain itu, sebanyak 10,6 juta petani mendapatkan kemudahan akses pupuk.

Menurut Muhaimin, berbagai program tersebut perlu dijalankan melalui kolaborasi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, perguruan tinggi, pesantren, serta lembaga filantropi.
 

Perkuat satu data untuk pengentasan kemiskinan

Selain perubahan pendekatan pembangunan, Muhaimin menekankan pentingnya penggunaan data yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah telah menata berbagai data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut akan terus disempurnakan setiap tiga bulan agar dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

Ia menyebut tingkat exclusion error, yakni kesalahan ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak terjangkau, turun dari 57,8 persen menjadi 34,1 persen. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat masyarakat yang belum terjangkau sehingga penyempurnaan data perlu terus dilakukan.

Muhaimin mengatakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia juga mengajak dunia usaha, BUMN, lembaga pendidikan, pesantren, dan filantropi memperluas kolaborasi. Menurut dia, masih terdapat 22,93 juta warga yang membutuhkan intervensi pemerintah dan berbagai pihak, serta 9.366 desa yang masih tertinggal.

Melalui penguatan kolaborasi, Muhaimin berharap keberhasilan pemberdayaan tidak berhenti pada satu desa, kabupaten, atau provinsi, tetapi dapat diterapkan secara lebih luas.

"Kita bersyukur angka kemiskinan turun dan akan terus kita perjuangkan untuk turun, tetapi kita juga ingin seluruh warga miskin kita akhirnya bisa menjadi warga yang naik kelas, memiliki produktivitas yang tinggi dan menjadi subjek pembangunan nasional kita," pungkasnya.