Israel Terbitkan 9.518 Perintah Pembongkaran Bangunan Palestina Sejak 2015

Ramallah: Otoritas Israel telah menerbitkan 9.518 surat perintah pembongkaran atau penghentian pembangunan terhadap bangunan milik warga Palestina di Tepi Barat sejak awal 2015, menurut data Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Mengutip dari Anadolu Agency, komisi menyatakan surat-surat perintah itu menghentikan pembangunan dan membuat bangunan warga berada dalam ancaman pembongkaran.

Kondisi tersebut mengganggu kehidupan keluarga Palestina serta membatasi kemampuan masyarakat untuk membangun rumah, memperluas layanan, dan mempertahankan mata pencaharian.

Laporan yang diperoleh Anadolu mencatat 9.174 surat perintah diterbitkan sepanjang 2015–2025. Sementara itu, sebanyak 344 surat perintah lainnya diterbitkan dalam sembilan bulan pertama 2026.

Komisi tersebut mengingatkan bahwa angka itu belum tentu mencakup seluruh surat perintah yang diterbitkan otoritas Israel. Data dihimpun berdasarkan kasus-kasus yang didokumentasikan komisi bersama organisasi bantuan hukum mitra, termasuk Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center serta Society of St. Yves.

Hebron mencatat jumlah surat perintah terbanyak, yakni 2.697. Berikutnya adalah Bethlehem dengan 1.310 surat perintah, Ramallah dan al-Bireh sebanyak 1.118, serta Yerusalem dengan 929.

Secara tahunan, jumlah surat perintah mencapai puncaknya pada 2023 dengan 1.333 kasus, dibandingkan 701 kasus pada 2015.

Secara terpisah, data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan hampir 12.000 bangunan telah dibongkar dalam periode yang sama. Dari jumlah tersebut, 1.698 bangunan dibiayai oleh para donor.

Menurut OCHA, pembongkaran tersebut menyebabkan lebih dari 18.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan berdampak terhadap sekitar 843.000 orang.

OCHA mencatat pembongkaran yang dilakukan atas berbagai alasan, termasuk tidak adanya izin pembangunan yang diterbitkan Israel, tindakan penghukuman, maupun operasi militer.

Baca juga: Komisi PBB Sebut 1.080 Warga Palestina Tewas di Tepi Barat Sejak 2023