Gibran Disebut Sudah Mundur dari Jabatan, Simak Mekanisme Penggantian Wapres

Jakarta: Wakil Presiden RI, (Wapres), Gibran Rakabuming Raka disebut bakal mundur dari jabatannya. Keputusan ini merupakan buntut dari polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait syarat administrasi pencalonan Gibran sebagai Calon Wapres pada Pemilu 2024 lalu.

Kabar mundurnya Gibran disampaikan langsung Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Meski begitu, ia tidak merinci kapan Gibran bakal mundur besok.

"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," ujar Budi Arie kepada Metrotvnews.com, Rabu, 11 November 2026.

Jika Gibran memutuskan untuk mengundurkan diri, maka mekanisme penggantian Wapres mulai berjalan. Berikut tata cara yang harus ditempuh dalam penentuan Wapres baru.

Foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (Dok. Kemenpora)

 

Kekosongan jabatan Wapres sebelum masa jabatan berakhir dapat terjadi karena beberapa hal. Penggantian bisa terjadi jika pejabat yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya.

Dalam kondisi tersebut, pengisian jabatan Wapres tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang. Pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan mekanisme yang ditempuh.

Mekanisme penggantian Wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti tercantum dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, proses pengisian jabatan Wapres yang kosong melibatkan Presiden dan MPR. Berikut tahapan yang harus dilalui:

MPR terlebih dahulu menyelenggarakan rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres. Rapat tersebut bertujuan menentukan waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti.

Sidang paripurna pemilihan harus diselenggarakan paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Setelah rapat gabungan menentukan jadwal sidang, pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden paling lama 3 x 24 jam setelah rapat dilaksanakan.

Surat tersebut dilengkapi persyaratan yang harus dipenuhi calon Wapres. Selanjutnya, Presiden mengusulkan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.

Paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari bagi Presiden menyerahkan usul 2 (dua) calon Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon.

Setelah persyaratan diserahkan, tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 137 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, tim verifikasi memiliki ketentuan sebagai berikut:

Jika ditemukan dokumen yang belum lengkap, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden agar dilakukan perbaikan atau pelengkapan. Presiden diberi waktu paling lama empat hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.
 

Apabila persyaratan masih belum lengkap, masa kerja tim verifikasi dapat diperpanjang hingga 1 x 24 jam sebelum sidang. MPR juga dapat menunda sidang paripurna, tetapi penundaan tersebut tidak boleh melewati batas waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Setelah kedua calon dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan keduanya sebagai calon Wapres yang dapat dipilih dalam sidang paripurna. Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.

MPR kemudian memilih satu dari dua calon tersebut. Berdasarkan Pasal 140, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wapres terpilih. Jika kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon untuk mengisi jabatan Wapres.

Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi. Wapres terpilih kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

Selanjutnya, MPR melantik Wapres terpilih dalam sidang paripurna sesuai tata cara pelantikan yang berlaku.

Bagaimana Jika Presiden dan Wapres Mengalami Kekosongan Jabatan Bersamaan?

UUD 1945 juga mengatur mekanisme apabila jabatan Presiden dan Wapres mengalami kekosongan secara bersamaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (3).

Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh tiga menteri, yaitu:

MPR kemudian menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan Wapres baru. Calon yang dipilih berasal dari dua pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.


(Siti Nahdia Usman)