Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Foto: TV Parlemen
Kapolri Komitmen Usut Kasus Penyadapan Ilegal secara Profesional
Lukman Diah Sari • 12 November 2026 09:32
Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut membahas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pengusaha, hingga media.
Dalam kesempatan itu, Suyudi memastikan Korps Bhayangkara berkomitmen menangani perkara ini secara profesional.
"Di balik setiap kewenangan yang diberikan negara, ada kepercayaan yang harus dijaga. Di balik setiap tindakan penegakan hukum, ada hak warga negara yang harus dilindungi. Dan di balik setiap seragam Bhayangkara, ada kehormatan institusi yang tidak boleh dikorbankan," tegas Kapolri.
"Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji. Bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapinya," jelas jenderal bintang empat itu.
Suyudi mengungkapkan, bagi Korps Bhayangkara, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan. Keadilan juga tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran, dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum.
"Berangkat dari prinsip tersebut, Polri berkomitmen menangani perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses (ilegal), dan/atau menghilangkan dokumen elektronik secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," papar Kapolri.