Utusan Trump Bantah Tuduhan Keberpihakan dalam Upaya Perdamaian Sudan

Khartoum: Utusan senior Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Afrika, Massad Boulos, menolak kritik yang menyebut proposal terbaru AS untuk mengakhiri perang saudara Sudan bersifat “berpihak."

AS bersama Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah berupaya menengahi konflik antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Pada Minggu lalu, pemimpin angkatan bersenjata Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, menyatakan bahwa usulan gencatan senjata terbaru tidak dapat diterima. Ia menilai bahwa setiap proposal berikutnya akan tetap berat sebelah selama UEA terlibat dalam proses perundingan. UEA membantah tuduhan bahwa negara itu memberi dukungan kepada RSF.

Menanggapi pernyataan tersebut, Boulos menegaskan bahwa kritik Burhan tidak berdasar. “Ia menyinggung hal yang tidak pernah ada dan tidak pernah kami sampaikan. Karena itu, kami tidak memahami apa yang dimaksud olehnya.” kata Boulos seperti dikutip AFP dalam jumpa pers yang juga dihadiri penasihat kepresidenan UEA, Anwar Gargash.

Dalam pernyataan video pada Minggu, Burhan menyebut proposal perdamaian itu sebagai “yang terburuk” karena dianggap menyingkirkan peran militer dan “memberikan ruang bagi Pasukan Dukungan Cepat untuk tetap berada di posisinya” Ia juga menuduh penasihat Trump berupaya memaksakan syarat tertentu. 

“Kami bukan pendukung perang, dan kami juga tidak menolak perdamaian. Namun, tidak seorang pun dapat mengancam kami atau memaksakan syarat kepada kami,” tegasnya, seraya menambahkan, “Kami khawatir Massad Boulos dapat menjadi hambatan bagi perdamaian yang diupayakan seluruh rakyat Sudan.”

Tuduhan dan Bantahan

Dikutip dari BBC, Rabu, 26 November 2025, Kelompok negara mediator yang dikenal sebagai “the Quad” sempat menawarkan gencatan senjata kemanusiaan tiga bulan kepada kedua pihak pada September, dilanjutkan kesepakatan gencatan senjata permanen dan transisi menuju pemerintahan sipil. 

Saat itu, militer Sudan menolak apa yang disebut sebagai “campur tangan asing” dan upaya menyamakan mereka dengan “milisi teroris rasis yang mengandalkan tentara bayaran asing”.

Militer Sudan berulang kali menuduh UEA memasok senjata dan pejuang asing kepada RSF, tuduhan yang dinilai kredibel oleh para ahli PBB. Namun UEA membantah keterlibatan semacam itu.

Pada Senin lalu, RSF mengumumkan gencatan senjata sepihak selama tiga bulan sebagai tanggapan terhadap upaya internasional, “terutama yang dipimpin Yang Mulia Presiden AS Donald Trump,” untuk mengakhiri perang. Meski demikian, pada Selasa militer menuduh RSF menyerang kota Babanusa, benteng terakhir mereka di negara bagian Kordofan Barat.

Awal November, ibu kota Sudan, Khartoum yang berada di bawah kendali militer mengalami serangan drone sehari setelah RSF menyetujui gencatan senjata kemanusiaan sebelumnya. Menurut analis Sudan Kholood Khair, deklarasi gencatan senjata RSF “tampak sebagai langkah politik.” 

Ia mengatakan dalam program Newsday BBC bahwa “itu merupakan cara untuk meraih keuntungan politik di mata the Quad, terutama Amerika Serikat.”

Krisis Kemanusiaan Memburuk

Pekan lalu, Trump menyatakan akan turun tangan membantu mengakhiri perang yang telah memaksa 12 juta orang mengungsi dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia menurut PBB. Belum ada pencatatan sistematis jumlah korban tewas, namun pada Mei 2024, utusan khusus AS untuk Sudan saat itu, Tom Perriello, menyebut perkiraan hingga 150.000 korban jiwa.

Beberapa pekan terakhir, laporan kekejaman di kota el-Fasher memicu kecaman internasional. RSF dituduh melakukan pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan kekerasan seksual setelah merebut kota tersebut, lokasi terakhir di wilayah Darfur yang berada di luar kendali mereka. 

RSF, yang pernah bersekutu dengan militer, membantah tuduhan itu, meski pemimpinnya, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, bulan lalu menyatakan bahwa ia telah memerintahkan penyelidikan atas “pelanggaran” yang dilakukan pasukannya. Kedua pihak telah dituduh melakukan kejahatan perang sejak konflik pecah pada April 2023.

Baca juga:  RSF Sudan Umumkan Gencatan Senjata Sepihak Selama Tiga Bulan