Editorial MI: Mengembalikan Pijakan Rupiah

GELIAT pasar keuangan global yang dinamis kerap kali menempatkan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah, dalam posisi rentan.

Pelemahan rupiah yang pada akhir pekan lalu menembus level psikologis 18.000 per dolar AS telah menjadi pengingat, stabilitas ekonomi menuntut lebih dari langkah yang sudah dilakukan saat ini.

Di tengah tekanan global yang belum mereda, keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang, dan meningkatnya ketidakpastian investasi, pasar membutuhkan satu hal yang paling mendasar, yakni keyakinan.

Kita patut memberikan catatan penting terhadap pertemuan antara Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, dan pimpinan DPR pada Sabtu, 6 Juni 2026. Pertemuan tiga pilar itu menghasilkan satu komitmen krusial, yaitu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga stabilitas rupiah.

Di atas kertas, konsensus ini membawa angin segar untuk membantu menenangkan volatilitas pasar. Namun, otoritas juga harus menyadari bahwa pertemuan tersebut jelas bukan obat mujarab atau panasea yang seketika bisa membalikkan keadaan dalam semalam.

Kepercayaan pasar tidak hanya dibangun dari koordinasi. Ia juga lahir dari keberanian membenahi persoalan yang selama ini menjadi perhatian investor. Salah satunya dalam penggunaan anggaran negara.

Pasar memahami bahwa pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk menjalankan program-program prioritas. Akan tetapi, pasar juga ingin melihat setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki akuntabilitas, efektivitas, dan dampak ekonomi yang terukur.

Dalam kaitan itu, kita mengapresiasi langkah tegas penegakan hukum kasus dugaan korupsi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah pun dengan cepat bergerak membenahi tata kelola, dimulai dari perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Keseriusan menjaga kredibilitas fiskal dipertegas oleh langkah BGN. Atas restu Presiden Prabowo Subianto, pimpinan baru BGN mencanangkan langkah efisiensi yang berani. Kebijakan moratorium pembukaan dapur baru MBG sekaligus menjadi jeda untuk mengevaluasi efektivitas program.

Ilustrasi rupiah. Metrototvnews.com/Husen Miftahudin

Tidak hanya itu, pengalihan fokus program MBG agar mengedepankan kalangan kurang mampu dan wilayah yang sulit akses layanan publik merupakan langkah korektif yang sangat tepat. Itu adalah bentuk manifestasi dari belanja negara yang berkeadilan dan efisien.

Akan tetapi, untuk benar-benar meredam pelemahan rupiah dan membalikkan trennya ke arah penguatan yang berkelanjutan, diperlukan daya dorong yang jauh lebih besar. Yang diperlukan saat ini ialah kebijakan yang mampu memperlebar ruang pertumbuhan sektor riil, meningkatkan produktivitas industri berorientasi ekspor, dan menekan defisit transaksi berjalan secara struktural.

Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mesti semakin dioptimalkan. KSSK harus menjadi pusat orkestrasi kebijakan yang mampu membaca risiko lebih dini, merumuskan respons kebijakan yang cepat, serta menyampaikan komunikasi yang solid kepada publik dan pelaku pasar.

Rupiah memang sedang berada dalam tekanan berat. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menghukum kelemahan, tetapi juga menghargai kesungguhan dan ketepatan dalam melakukan pembenahan.

Koordinasi fiskal dan moneter yang diperkuat merupakan langkah awal yang baik. Kini yang ditunggu ialah bukti bahwa seluruh instrumen negara benar-benar bergerak dalam satu irama.

Kita perlu ingatkan bahwa kepercayaan tidak dibangun oleh kata-kata, tetapi oleh konsistensi tindakan. Dan, dari sanalah kekuatan rupiah pada akhirnya akan kembali menemukan pijakan.