Trump Desak Ukraina Gelar Pemilu di Tengah Perang dengan Rusia

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menekan Ukraina agar segera menyelenggarakan pemilihan umum dan mempertanyakan apakah negara itu masih benar-benar menjalankan prinsip demokrasi. Berbicara kepada Politico, Selasa, 9 Desember 2025, Trump menuding Kyiv memanfaatkan keadaan perang untuk menunda pemilu yang tertunda sejak diberlakukannya status darurat militer pascainvasi Rusia pada Februari 2022.

“Saya pikir ini waktu yang penting untuk mengadakan pemilihan. Mereka menggunakan perang untuk tidak mengadakan pemilu, tetapi rakyat Ukraina seharusnya memiliki pilihan itu. Mereka berbicara tentang demokrasi, tetapi ini sudah sampai pada titik di mana itu bukan demokrasi lagi,” kata Trump seperti dikutip Channel NewsAsia, Rabu, 10 Desember 2025.

Tanpa status darurat militer, pemilihan presiden Ukraina seharusnya berlangsung pada Maret 2024. Dalam wawancara tersebut, Trump juga mengulangi kritik sebelumnya terhadap Presiden Volodymyr Zelensky, termasuk klaim bahwa Zelensky belum membaca rencana AS untuk mengakhiri perang.

Trump menilai Moskow memiliki keunggulan dalam konflik karena skala yang lebih besar, serta menyebut Ukraina telah kehilangan sebagian wilayah dan terus mengalami kerugian dalam 10 bulan terakhir. Komentarnya muncul di tengah upaya sekutu Ukraina mempertegas solidaritas bagi Kyiv, sementara Zelenskyy menegaskan Ukraina tidak berhak menyerahkan wilayah mana pun kepada Rusia.

Trump juga mengkritik peran negara-negara Eropa dalam upaya mengakhiri perang yang telah memasuki tahun keempat, menuding mereka tidak melakukan pekerjaan yang efektif. Ia menyebut kebuntuan turut dipicu oleh permusuhan mendalam antara Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menurutnya membuat negosiasi sangat sulit.

Menanggapi kritik tersebut, Zelensky pada Selasa menyatakan kesiapannya menggelar pemilu baru jika keamanan dapat dijamin. Ia mengatakan telah meminta parlemen menyiapkan proposal mengenai kemungkinan amandemen legislasi dan undang-undang pemilu selama darurat militer.

Namun, Zelensky menegaskan bahwa keamanan harus menjadi prioritas agar pemungutan suara dapat dilakukan, seraya meminta AS membantu menjamin kondisi tersebut. Darurat militer yang berlaku sejak 24 Februari 2022 melarang penyelenggaraan pemilu selama perang, sementara kota-kota Ukraina terus dibombardir drone dan rudal Rusia hampir setiap hari dan ratusan ribu tentaranya berada di garis depan.

Zelensky juga menjelaskan bahwa rencana awal AS untuk mengakhiri perang kini telah dipecah menjadi tiga dokumen: kerangka perjanjian berisi 20 poin, serta dua dokumen terpisah mengenai jaminan keamanan dan pemulihan pascaperang Ukraina. Ia berharap dapat mengirimkan versi terbaru rencana tersebut kepada AS pada Rabu.

Di sisi lain, Zelensky mengakui bahwa AS dan beberapa negara NATO saat ini belum melihat Ukraina sebagai bagian dari aliansi tersebut. Ia menyebut dirinya realistis, namun tetap berkomitmen pada keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Zelensky Tolak Kompromi Wilayah, Ukraina Ajukan Rencana Perdamaian Baru