Industri Otomotif Dinilai Perlu Diberi Insentif

Jakarta: Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk industri otomotif. Wacana tersebut didukung. 

“Ya, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) mendukung insentif fiskal bagi industri otomotif sebagaimana diungkapkan Pak Wamen (Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza),” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 Desember 2024.

Hal itu disampaikan Anindya usai acara Link & Match yang diadakan Kementerian Perindustrian, di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.

Anindya menilai dampak besar akan dirasakan jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif. Apalagi, pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 
 

Baca juga:  Perundingan IEU-CEPA Diharapkan Segera Direalisasikan

PPN baru itu berlaku untuk barang-barang mewah. Seperti mobil, apartemen, dan rumah mewah.

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jenis kendaraan mewah yaitu berkapasitas silinder sampai 3.000 cc. Sedangkan sepeda motor mewah berapasitas silinder lebih dari 250-500 cc termasuk barang mewah.

Selain itu, Anindya mengungkapkan potensi transaksi dari agen pemegang merek (APM) tingkat 1. Jumlah transaksi mencapai ratusan miliar per tahun.

"Jumlah daripada APM tier 1 28 dan 57 IKM kalau tidak salah, sedangkan transaksinya hampir Rp 130 miliar per tahun," ujar dia.