Ketua DPR Puan Maharani. (tangkapan layar)
Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, dana APBN berasal dari uang rakyat. Karena itu ia meminta belanja negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
"Memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," kata Puan dalam sidang paripurna DPR RAPBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.
Belanja negara harus memenuhi kriteria
Ia mengungkapkan, pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau
spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau
better to spending.
"Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari
middle income trap," ungkapnya.
Puan juga meminta masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya; masih
banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
"Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," ujar dia.