Anggaran Bencana Siap, Kepala Daerah Diminta Jaga Tanggung Jawab

Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sudah dialokasikan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Bima mewanti-wanti kepada kepala daerah untuk betul-betul bertanggungjawab penuh terkait dengan anggaran dana yang sudah digelontorkan tersebut dan harus memimpin langsung ke lapangan.

"Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu. Nah, dan kami meminta agar kepala daerah itu betul-betul bertanggung jawab penuh. Memimpin langsung di lapangan bersama-sama," kata Bima Arya seusai mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 6 Desember 2025.
 

Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini Presiden sudah memberikan instruksi agar semua kementerian berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor. Khususnya yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Semua kapasitas nasional itu difokuskan ke sana hari ini. Nah, kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya, berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain," ujar Bima.


Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 1 Desember 2025 telah mengeluarkan surat edaran agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatra.