Komite Nasional Palestina Umumkan Susunan Nama Pengelola Jalur Gaza

Gaza: Ketua Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Jalur Gaza, Ali Shaath, secara resmi mengumumkan susunan anggota komite tersebut pada Sabtu, 17 Januari 2026. Shaath menyampaikan bahwa pekerjaan komite akan dimulai dari Kairo, sebelum kemudian berpindah ke Jalur Gaza untuk melaksanakan rencana bantuan darurat.

Dilansir dari Antara, Minggu, 18 Januari 2026, pengumuman tersebut disampaikan sehari setelah Gedung Putih memastikan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dan menyetujui susunan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza, yang menjadi salah satu dari empat badan yang ditunjuk untuk mengelola tahap transisi wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan media pemerintah Mesir Al-Qahera News, Shaath yang merupakan akademisi bergelar doktor teknik mengatakan dirinya akan menjabat sebagai ketua komite.

Ia menjelaskan bahwa komite tersebut mencakup sejumlah tokoh profesional, antara lain insinyur Ayed Abu Ramadan yang menangani bidang ekonomi, perdagangan, dan industri; Abdel Karim Ashour di bidang pertanian; Ayed Yaghi di bidang kesehatan; insinyur Osama al-Saadawi untuk perumahan dan pertanahan; serta Adnan Abu Warda di bidang kehakiman.

Shaath menambahkan Mayor Jenderal Sami Nasman ditugaskan menangani urusan dalam negeri dan keamanan internal. Sementara itu, Ali Barhoum membidangi urusan munisipal dan air, Bashir Al-Rayes keuangan, Hanaa Terzi urusan sosial, Jabr al-Daour pendidikan, serta insinyur Omar al-Shamali di bidang telekomunikasi.

“Kami mengumumkan dari Kairo sebuah komite yang dibentuk untuk melayani rakyat kami, dengan tujuan mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Gaza,” kata Shaath.

Ia menegaskan bahwa pembentukan komite tersebut bertujuan meringankan penderitaan kemanusiaan dan memperbaiki kondisi hidup warga Palestina di Gaza.

Rekonstruksi Gaza

Shaath juga menyampaikan apresiasi kepada Mesir dan Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas dukungan terhadap Gaza, serta kepada negara-negara mediator, khususnya Qatar dan Turkiye, selain negara-negara Arab dan pihak internasional lainnya.

Menurut Shaath, komite telah mengadopsi rencana rekonstruksi dan pemulihan Gaza yang diusulkan Mesir sebagai kerangka kerja utama. Rencana tersebut diluncurkan Kairo pada Maret dan telah diadopsi oleh Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta mendapat sambutan dari berbagai pihak internasional, termasuk Uni Eropa.

Ia menjelaskan bahwa tahap awal rencana difokuskan pada penyediaan hunian darurat berupa unit tempat tinggal sementara hingga rumah-rumah yang hancur dapat dibangun kembali. Shaath menilai tenda tidak memadai, sehingga diperlukan hunian prefabrikasi yang harus masuk melalui perbatasan Rafah dengan koordinasi Mesir.

Pembukaan perbatasan Rafah disebut sebagai prioritas utama karena menjadi jalur vital masuknya bantuan kemanusiaan, kebutuhan pokok, serta pergerakan warga sipil. Israel menutup perbatasan tersebut sejak mengambil alih kendali militer pada Mei 2024 dan hanya mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas.

Shaath menambahkan bahwa penyediaan hunian awal akan disertai pemulihan layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan. Ia menyebut pembahasan sedang berlangsung terkait pengiriman rumah sakit lapangan dan tim medis dari Mesir, Palestina, serta negara-negara Arab lainnya.

Selain itu, sekitar 20.000 warga Palestina yang terluka direncanakan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri, menyusul rusaknya sebagian besar rumah sakit dan fasilitas kesehatan selama perang.

Di sektor pendidikan, Shaath mengatakan anak-anak Gaza telah kehilangan akses pendidikan selama hampir dua setengah tahun. Karena itu, diperlukan program intensif untuk mengatasi ketertinggalan belajar dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam sistem pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja darurat melalui proyek pembersihan puing dan daur ulang sebagai bagian dari upaya rekonstruksi.

Menurutnya, mitra internasional telah mulai menghubungi komite untuk memberikan dukungan tahap awal. “Tahap saat ini menandai dimulainya upaya bantuan,” ujar Shaath.

Tahap tersebut akan diikuti fase pemulihan infrastruktur, termasuk listrik, air, dan telekomunikasi, sebelum berlanjut ke rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang guna menciptakan lingkungan yang stabil dan mencegah perang di masa depan.

Proposal 20 Poin Trump

Komite ini beroperasi berdasarkan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang diadopsi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November.

Berdasarkan resolusi tersebut, komite bersifat nonpolitik dan bertanggung jawab atas pelayanan sipil sehari-hari, dengan anggota terdiri dari 11 tokoh nasional Palestina di luar ketua.

Hingga kini, komite belum mulai beroperasi di dalam Gaza. Namun, Hamas menyatakan akan memfasilitasi proses serah terima dan mendukung keberhasilan komite independen tersebut.

Sementara itu, warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar gencatan senjata yang diberlakukan pada 10 Oktober. Perang di Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang—sebagian besar perempuan dan anak-anak—serta melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023.

Kementerian Kesehatan setempat mencatat sedikitnya 464 warga Palestina tewas dan hampir 1.280 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.

Baca juga:  AS Patok Tarif Rp16,8 Triliun untuk Kursi Permanen Dewan Perdamaian Gaza