Kecurangan SPMB 2026 Indikasi Lemahnya Budaya Integritas Dunia Pendidikan

Jakarta: Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi indikasi masih lemahnya sistem dan rendahnya budaya integritas yang perlu perbaikan segera. 

"Langkah pengawasan dan penerapan regulasi saja ternyata tidak cukup. Perbaikan sistem dan konsisten membangun budaya integritas sangat diperlukan untuk atasi berulangnya dugaan kasus kecurangan pada penerimaan murid baru," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Juli 2026.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, terdapat 301 laporan pengaduan masyarakat selama SPMB 2026. Dari jumlah tersebut, jalur domisili menjadi yang paling bermasalah dengan 187 laporan, diikuti jalur prestasi (69 laporan), jalur afirmasi (33 laporan), dan jalur mutasi (12 laporan). 

Menurut Lestari, penanaman nilai-nilai integritas sejak dini merupakan fondasi utama pembangunan karakter anak bangsa yang merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. 

Rerie, sapaan akrabnya, menekankan perlunya langkah konkret dan terpadu dalam upaya menekan angka dugaan kecurangan pada proses penerimaan murid baru yang melibatkan pihak-pihak terkait. 

Anggota Komisi X DPR RI itu menilai perlu penyederhanaan regulasi SPMB, penguatan verifikasi data, dan pembangunan sistem pengawasan bersama KPK, Ombudsman, dan pemerintah daerah. Namun, langkah pencegahan kecurangan yang lebih mendasar adalah membangun budaya integritas sejak usia dini. 

"Tanpa integritas, sistem pola asuh dan pendidikan hanya akan melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik, namun rapuh secara moral," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 

Rerie mengingatkan pendidikan antikorupsi harus bersifat substantif, bukan sekadar seremonial. Hal ini penting agar lahir generasi yang cerdas, berkarakter tangguh, dan menolak segala bentuk kecurangan.