Penerbitan SHGB dan SHM Pagar Laut Diadukan ke KPK, Menteri ATR: Kontrol Sosial

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, merespons pelaporan dugaan korupsi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut pelaporan ini bagian dari kontrol sosial.

"Itu bagian energi, bagian dari support, bagian dari kontrol sosial. Kami ingin tuntaskan masalah ini setransparan mungkin secepat mungkin dapat dituntaskan," kata Nusron di Tangerang, Jumat, 24 Januari 2025.

Dia menganggap aduan yang dilayangkan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagai energi dan dukungan kepada Kementerian ATR dalam mengusut tuntas polemik pagar laut tersebut. Pihaknya akan mendukung dan berterima kasih atas partisipasi mengawal percepatan penuntasan permasalahan pagar laut.

"Itu dengan senang hati kalau ada pihak-pihak masyarakat ingin menuntaskan masalah ini dengan secara setransparan mungkin. Dengan senang hati kami berterima kasih," ungkap dia.

Nusron mengatakan jajarannya akan fokus menyelesaikan dugaan adanya malaadministrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SHGB dan SHM pagar laut yang dimiliki anak usaha PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM) itu.

"Tentunya di level kami ya kewenangan kami. Yang lain ya kewenangan lembaga yang lain. Karena ini kan kami tidak bisa menuntaskan secara sendiri-sendiri," kata dia.
 

Baca Juga:  Momen Menteri Nusron dan Lurah Kohod Debat Soal SHGB dan SHM di Perairan Tangerang

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Boyamin berpandangan laut tidak bisa disertifikatkan. Dia menduga ada tindak pidana korupsi dalam penerbitan kedua sertifikat tersebut.

"Saya melihatnya dari memastikan itu dengan melapor ke KPK dengan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai tindak pidana korupsi.

Boyamin mengatakan bahwa laporannya dibuat sesuai dengan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, yang menyebut ada cacat formil dalam penerbitan sertifikat tersebut.

"Saya mendasari pernyataan Pak Nusron Wahid, mengatakan ada cacat formal bahkan materiel. Jadi, ada dugaan pemalsuan di Letter C, Letter D, warkah dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu," ujar dia.

Dia berharap laporannya bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami ada atau tidaknya tindak pidana korupsi terkait penerbitan sertifikat tersebut.