Mendagri Ungkap Dokumen Kepemilikan 4 Pulau di Aceh

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap dokumen penting yang menjadi dasar kepemilikan empat pulau Aceh. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebut Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari wilayah Serambi Makkah tersebut.

“Nah, inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992 tertanggal 24 November 1992. Di dalam lampiran dokumen tersebut yang masih berupa lembaran kuning dan terlihat sangat tua terdapat bukti yang menunjukkan keabsahan kepemilikan. Karena itu, saya buatkan berita acara,” ujar Tito saat menunjukkan dokumen tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

Eks Kapolri itu menambahkan, dokumen tersebut ditandatangani oleh Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatra Utara, Raja Inal Siregar, serta disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri kala itu, Rudini. Dokumen ini ditemukan oleh tim arsip Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pusat Arsip Pondok Kelapa, Jakarta Timur, setelah melalui pencarian intensif selama beberapa bulan.

“Mengapa dokumen ini penting? Karena dokumen ini memberikan pengakuan dan pengesahan bahwa kesepakatan antara dua gubernur pada tahun 1992 tersebut benar-benar ada. Jadi, ini menjadi bentuk legalisasi bahwa kesepakatan itu sah secara administratif,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Presiden Prabowo: Situasi Bangsa Stabil, Sengketa 4 Pulau Tak Perlu Diperdebatkan Lagi

Dalam dokumen tersebut juga tercantum peta topografi TNI AD tahun 1978 yang dijadikan dasar batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Peta tersebut secara tegas menunjukkan garis batas laut yang menempatkan keempat pulau tersebut di luar wilayah Sumatra Utara.

“Ada poin yang sangat penting dalam Kepmendagri maupun dalam kesepakatan kedua gubernur tersebut, yakni empat poin batas wilayah yang secara jelas menetapkan posisi pulau-pulau itu,” jelas Tito.

Untuk menindaklanjuti temuan ini, Tito menyarankan agar Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara melakukan pembaruan kesepakatan berdasarkan data dan dokumen yang ada.

“Sebaiknya, Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara mendasarkan kesepakatan baru pada data-data yang tersedia, khususnya terkait empat pulau ini, agar tidak menimbulkan polemik dan menjadi acuan yang jelas di masa mendatang,” ujar dia.