PBB Akan Gelar Pemungutan Suara Terkait Resolusi Perang Rusia-Ukraina

New York: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada Senin ini mengenai dua rancangan resolusi terkait perang di Ukraina, masing-masing disusun oleh Amerika Serikat (AS) dan Ukraina dengan dukungan Uni Eropa.

Resolusi yang dirancang AS menyerukan "penghentian konflik secara cepat dan perdamaian yang berkelanjutan antara Ukraina dan Federasi Rusia.”

Meski demikian, resolusi ini tidak secara eksplisit menyebut invasi skala penuh Rusia ke Ukraina yang dimulai tiga tahun lalu pada tanggal yang sama.

Melansir dari VOA News, Senin, 24 Februari 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat lalu menyatakan bahwa resolusi tersebut bertujuan "menegaskan bahwa konflik ini sangat merugikan, bahwa PBB dapat membantu mengakhirinya, serta bahwa perdamaian tetap memungkinkan."

Sementara itu, rancangan resolusi Ukraina lebih mendetail dan menekankan bahwa invasi Rusia "telah berlangsung selama tiga tahun dan terus menimbulkan dampak yang menghancurkan, baik bagi Ukraina maupun stabilitas global." 

Resolusi tersebut menegaskan perlunya "de-eskalasi, penghentian permusuhan sedini mungkin, serta penyelesaian damai atas perang terhadap Ukraina."

Ukraina juga menekankan bahwa resolusi Majelis Umum sebelumnya harus diimplementasikan sepenuhnya, termasuk seruan agar Rusia menarik diri dari seluruh wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina.

Kunjungan Macron ke AS

Meski resolusi Majelis Umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dokumen tersebut tetap memiliki signifikansi moral sebagai suara komunitas internasional.

Di Dewan Keamanan PBB, resolusi AS memerlukan dukungan dari setidaknya sembilan dari 15 anggota dewan, dengan syarat tidak ada veto dari anggota tetap Britania Raya, Tiongkok, Prancis, Rusia, atau Amerika Serikat. Resolusi ini diperkirakan akan mendapatkan dukungan yang cukup.

Pemungutan suara ini bertepatan dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, dengan pembicaraan yang diperkirakan akan mencakup konflik Ukraina.

Macron sebelumnya menegaskan bahwa ia akan menyampaikan kepada Trump bahwa pemimpin AS tersebut "tidak boleh bersikap lemah" dalam menghadapi Presiden Rusia Vladimir Putin.

Perdana Menteri Britania Raya, Keir Starmer, dijadwalkan mengunjungi Washington akhir pekan ini untuk membahas isu serupa. Seperti Macron, Starmer menekankan pentingnya memastikan bahwa kedaulatan Ukraina tetap menjadi fokus utama dalam setiap upaya perdamaian.

Perang Rusia-Ukraina

Sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina, sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, mengunjungi Kyiv pada Senin.

"Kami berada di Kyiv hari ini karena Ukraina adalah bagian dari Eropa," tulis von der Leyen di X. "Dalam perjuangan untuk bertahan hidup ini, bukan hanya nasib Ukraina yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan Eropa."

Di medan perang, pertempuran masih berlangsung. Rusia melaporkan bahwa mereka telah menembak jatuh 23 drone Ukraina pada Senin dini hari, termasuk 16 unit di wilayah Oryol.

Gubernur Ryazan, Pavel Malkov, menyatakan bahwa puing-puing dari salah satu drone yang ditembak jatuh menyebabkan kebakaran di sebuah kawasan industri.

Sementara itu, militer Ukraina mengklaim telah berhasil menghancurkan 113 dari total 185 drone yang diluncurkan Rusia dalam serangan udara semalam. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Uni Eropa Tolak Negosiasi Rusia Tanpa Keterlibatan Ukraina