SDM Berkualitas Harus Disiapkan untuk Mencapai Indonesia Maju

Jakarta: Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Sebab, hal itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia maju.

Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) ISNU Kamaruddin Amin dalam acara Halaqah, Pelantikan, dan Mukernas ISNU bertema Sarjana NU untuk Indonesia Emas dan Peradaban Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025. Menurut dia, salah satu parameter negara maju adalah angka partisipasi pendidikan tinggi di atas 60 persen. Namun, Indonesia masih jauh dari angka tersebut, dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi sekitar 40 persen.

"Untuk itu, ISNU akan mendorong APK pendidikan di Indonesia dengan memperluas akses masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi," kata Kamaruddin melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Juli 2025.

Kamaruddin menyampaikan pengalamannya saat menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag). Saat itu angka partisipasi kasar pendidikan saat itu sekitar 32 sampai 34 persen.

Kamaruddin mengajak seluruh anggota ISNU untuk berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia. 
 

Baca juga:  Presiden Prabowo Disebut Bakal Menghadiri Mukernas PP ISNU

Selain angka partisipasi pendidikan tinggi, Kamaruddin menekankan bahwa untuk menjadi negara maju adalah rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia minimal harus USD30 ribu per tahun. Lalu, angka kemiskinan harus ditekan di kisaran 0,5 sampai 0,7 persen. 

"Saat ini, angka kemiskinan Indonesia masih jauh di angka belasan," ungkap Kamaruddin.

Dia menyerukan agar ISNU dan pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan Indonesia maju. Diharapkan, Mukernas ini menjadi momentum strategis dalam meneguhkan khidmah organisasi demi kemajuan bangsa.

Hadir dalam acara pembukaan rangkaian acara Halaqah, Pelantikan dan Mukernas PP ISNU yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri PPPA Arafah Choiri Fauzi, dan beberapa tokoh penting NU serta nasional lainnya.