Pramono Tak Sunat Tunjangan ASN DKI Jakarta, Ini Alasannya

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN). Tunjangan tak disunat, meski pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun, dalam rancangan APBD 2026.

“TPP untuk ASN, karena ASN ini kalau nanti dipotong, pasti semua wajahnya murung, membuat Pak Gubernur enggak semangat. Jadi saya sama sekali enggak boleh otak-atik,” ujar Pramono di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 November 2025.

Pramono menilai kesejahteraan ASN merupakan kunci stabilitas kinerja birokrasi. Ia tak ingin semangat kerja para pegawai Pemprov menurun akibat kebijakan penghematan anggaran. Pemerintah, kata dia, tetap harus menjaga moral aparatur meski menghadapi tekanan fiskal yang berat.
 

Selain belanja pegawai, ada dua pos anggaran lain yang menurut Pramono tidak boleh diganggu gugat: Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Kedua program pendidikan itu, katanya, telah menjadi jaring pengaman sosial bagi ratusan ribu pelajar dan mahasiswa di ibu kota.

“KJP jumlahnya 707.920 siswa, enggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya Rp1,6 triliun. Yang kedua KJMU, kurang lebih Rp380 miliar,” terang Pramono.

Pramono menambahkan, keputusan mempertahankan tiga alokasi utama tersebut TPP ASN, KJP, dan KJMU didasarkan pada kondisi ketimpangan sosial di Jakarta yang masih lebar. Gini rasio, indikator ketimpangan antara kaya dan miskin, justru meningkat dari 0,39 menjadi 0,421 pada tahun lalu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Metro TV/Endhita

“Salah satu faktor utama di Jakarta itu, semua indikasinya positif, kecuali gini rasio. Perbedaan kaya miskin ini masih menjadi pekerjaan rumah besar,” kata Pramono.

Untuk menutup potensi defisit akibat pemangkasan DBH, Pramono menginstruksikan jajarannya menggali sumber-sumber pendapatan baru dari sektor yang selama ini belum tergarap optimal. Di antaranya koefisien luas bangunan, sertifikat laik fungsi (SLF), dan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan (SP3L).

“Termasuk hal-hal yang dulu tidak tersentuh. Begitu banyak yang kami lakukan reformasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” tandas Pramono.