Ilustrasi perizinan. Foto: MI.
DUNIA investasi di Indonesia terus mengalami persoalan klasik yang selalu berulang dan tak kunjung usang. Rezim datang silih berganti, tetapi praktik premanisme dan proses perizinan yang amat ruwet di sektor investasi masih saja terjadi.
Selama 10 tahun memerintah, Presiden Joko Widodo berulang kali mengeluhkan sistem perizinan Indonesia yang berbelit-belit, teramat panjang dan lama. Ia juga sudah memerintahkan para menteri serta jajaran birokrasi dan BUMN agar perizinan dibuat cepat dan mudah.
Sejumlah terobosan telah dihadirkan. Salah satunya dengan membentuk empat jenis satgas percepatan pelaksanaan berusaha pada 2017 serta meluncurkan sistem online single submission (OSS) berbasis risiko pada 9 Agustus 2021.
Namun, apa yang telah dikebut oleh rezim terdahulu rupanya belum mampu membasmi persoalan klasik. Seakan-akan negeri ini terperangkap dalam lingkaran masalah yang enggan berputar maju ke depan. Investor datang membawa harapan, tetapi pulang dengan kesedihan.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dengan besarnya nilai investasi yang tidak terealisasi (
unrealized investment) selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Angkanya berkisar Rp1.500 triliun hingga Rp2.000 triliun. Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, penyebab
unrealized investment ialah persoalan perizinan, tidak kondusifnya iklim investasi, hingga kebijakan yang tumpang tindih.
Pernyataan itu disampaikan Todotua saat memberikan sambutan dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Investasi dan Hilirisasi pada 3 Juli 2025. Sebulan sebelumnya, ia mengeluhkan hal serupa ketika menghadiri Munas Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
Keluhan yang disampaikannya pada Munas HKI dan ajang konsultasi publik rupanya tidak berhenti sampai di situ. Dalam Forum Investasi Nasional 2025, Todotua menyatakan pemerintah sampai babak belur dalam menata kembali perizinan investasi di Indonesia.
Ia juga menyinggung maraknya praktik
premanisme yang membuat iklim investasi tidak kondusif. Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung lama dan memerlukan konsolidasi besar-besaran di semua lini pemerintahan.
Pernyataan Todotua yang terus diulang di berbagai forum dapat dimaknai oleh publik sebagai penegasan betapa beratnya persoalan yang mesti dihadapi. Hal itu sekaligus menjadi isyarat bahwa perbaikan tidak bisa lagi ditunda.
Kita tentu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menuntaskan berbelitnya perizinan, premanisme, dan
pungutan liar (pungli) yang menjadi benalu menahun investasi kita. Itu disebabkan ketiga hal tersebut merupakan faktor utama meningkatnya biaya dan risiko dalam proses investasi di Indonesia.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa persoalan keamanan terkait dengan biaya perizinan ilegal serta berbelitnya perizinan selalu menjadi keluhan para investor, baik di dalam maupun luar negeri. Itulah yang membedakan Indonesia dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Vietnam.
Banyaknya investor memilih negara tetangga bisa diihat dari biaya investasi atau
incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang masih terbilang tinggi (5,79) sehingga tidak efisien jika dibandingkan dengan Vietnam (4,6) dan Malaysia (4,5).
ICOR merupakan parameter yang menunjukkan efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angkanya, semakin efisien biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu.
Dengan becermin dari hal tersebut, tidak ada lagi ruang untuk menunda. Temuan
unrealized investment sebesar Rp2.000 triliun hingga pengakuan bahwa pemerintah babak belur dalam menata perizinan ialah lonceng bahaya yang harus direspons segera.
Reformasi birokrasi tidak boleh hanya menjadi wacana, pemberantasan pungli dan praktik premanisme juga jangan setengah-setengah. Tanpa keseriusan, seluruh upaya pembangunan dengan mimpi pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan menjadi cerita indah dan angan-angan belaka.
Streaming