Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Foto: Tangkapan layar Youtube DPR.
Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meminta tambahan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2026. Tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp14,4 triliun.
Adapun pagu anggaran Kemendikdasmen mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp33,5 triliun menjadi Rp55 triliun. Namun jumlah tersebut belum memadai.
“Dengan Pagu anggaran sebesar Rp55 triliun masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat ter biaya. Oleh karena itu kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun,” kata Mu'ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa, 26 Agustus 2025.
Lebih lanjut, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai sebagian usulan program dan kegiatan yang paling prioritas. Di antaranya, penyesuaian satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) SD dan SMP dengan sasaran yang masih sama seperti pada 2025 serta mempertimbangkan peningkatan harga dan memastikan dukungannya mencukupi.
Untuk SD dari Rp450 ribu per siswa per tahun menjadi Rp600 ribu per siswa per tahun. Untuk SMP dari Rp750 ribu per siswa per tahun menjadi Rp1 juta per siswa per tahun.
Tambahan ini juga akan digunakan untuk memperluas jangkauan PIP jenjang TK. Tujuannya, membantu pembiayaan peserta didik dari keluarga tidak mampu sebesar 25 persen melalui dukungan biaya Rp450 ribu per siswa per tahun.
“Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup satu tahun pra sekolah,” ujar Mu’ti.
Mu'ti menambahkan bahwa pihaknya juga akan menggunakan tambahan anggaran untuk menyesuaikan tunjangan guru non-ASN dengan peningkatan satuan biaya insentif dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu per guru per bulan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Selain itu, tambahan anggaran untuk menambah sasaran program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. program tersebut sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimum bidang pendidikan khususnya bagi sekolah dengan sarana prasarana terbatas rusak dan ter dampak bencana.
Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di daerah untuk mendorong peningkatan kualitas pengajaran dan kapasitas guru. Termasuk untuk memastikan para guru mendapatkan informasi terbaru terkait kurikulum dan kebijakan pendidikan.
Kemudian, mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menguatkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran STEM. Program tersebut untuk membekali anak-anak agar lebih siap, kompetitif, dan produktif di masa depan.
Terakhir, untuk mengakselerasi penguatan dan menyiapkan lulusan pendidikan vokasi di dunia usaha dan industri. Sekaligus memastikan dukungan penciptaan lapangan kerja dari sektor pendidikan serta penguatan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus guna memastikan akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif atau tersedia untuk semua kalangan.
Menanggapi pengajuan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kemendikdasmen untuk tahun depan. Namun, ada hal yang harus dilakukan, yaitu menjelaskan kepada masyarakat soal anggaran pendidikan.
"Karena apa yang menjadi pandangan bagi masyarakat umum, termasuk
statement Pak Presiden yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan itu sangat banyak dan seolah-olah banyak kebocoran, itu harus kita luruskan,” kata Hetifah.
Menurut dia, dengan anggaran pendidikan sebesar Rp757,82 triliun tersebut, seharusnya tidak ada lagi sekolah yang rusak, guru yang tidak sejahtera, dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu diperjelas kembali mengenai definisi anggaran pendidikan ke depannya.
“Kami juga berharap kepada Pak Menteri hal ini juga terakomodir dalam revisi UU Sisdiknas yang sedang disusun bersama. Kita harus memperkuat kembali definisi anggaran pendidikan itu sebenarnya meliputi apa saja,” ujar Hetifah.
Streaming