Puan: Komisi III Belum Ajukan Pembahasan Revisi KUHAP Saat Reses

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani merespons rencana Komisi III DPR yang ingin membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat reses. RI 6 mengaku belum menerima pengajuan langkah tersebut dari Komisi III DPR.

"Belum ada permintaan tersebut (bahas revisi KUHAP saat reses)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan pembahasan aturan bisa dilakukan selama masa reses. Asal, kegiatan tersebut mendapat persetujuan oleh pimpinan DPR.

"Ya kan ada aturannya dan harus sesuai ijin pimpinan," ujar dia.
 

Baca juga:  Komisi III Ingin Revisi KUHAP Berlaku pada Januari 2026

Sebelumnya, Komisi III DPR akan membahas mempercepat pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasannya bakal dilakukan di masa reses yang dimulai pada akhir Mei 2025.

"Jadi sisa masa sidang ini sekitar 1 minggu ke depan, mungkin ada 2 atau 3 kali lagi pertemuan seperti ini. Bahkan, di masa reses kami akan terus menggelar RDPU dengan izin dari pimpinan DPR," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait masukan KUHAP di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Revisi KUHAP harus dituntaskan sebelum 2025 berakhir. Karena menyesuaikan KUHP nasional yang bakal berlaku pada 2026.

"Kita kejar waktu agar per 1 Januari 2026 kita sudah punya KUHAP yang baru dan sudah berlaku, bersamaan dengan hukum materiilnya yaitu KUHP yang berlaku tanggal tersebut," jelas Habiburokhman.