Ini Rincian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dihadapkan pada perubahan yang dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia.

"Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarnegara di semua segi," ungkap Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF 2026 di Jakarta, dikutip Rabu, 21 Mei 2025.

"Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia kedua, yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat," ungkap Menkeu menambahkan.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan, situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Selain itu, volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor impor serta mendorong aliran modal keluar yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi.

Dari perspektif forward looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 hanya mencapai level 2,8 persen atau 0,5 percentage point lebih rendah dari proyeksi sebelum terjadinya perang tarif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi 4,7 persen untuk 2025 dan 2026.

"Pemerintah dengan berbagai instrumen, berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati lima persen," jelas dia

"Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi, serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat akan terus dilakukan," tambah Menkeu.
 

Baca juga: Dihantam Gejolak Global, Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 4,93% di 2025

 

Wujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi

Dengan gejolak global tersebut, Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur bagi sektor strategis yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk pendapatan negara akan mencapai kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB.

Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan belanja negara di kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen PDB.

"Di sisi lain, defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48 persen sampai dengan 2,53 persen Produk Domestik Bruto (PDB)," papar dia.


(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Asumsi makro 2026

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan asumsi makro 2026. Berikut rinciannya:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,8 persen.
- SBN 10 tahun: 6,6-7,2 persen.
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500-Rp16.900.
- Inflasi: 1,5-3,5 persen.
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD60-USD80 per barel.
- Lifting minyak bumi: 600 ribu-605 ribu barel per hari.
- Lifting gas: 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari.
- Angka kemiskinan: 6,5-7,5 persen.
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5,0 persen.
- Rasio gini: 0,379-0,382.
- Indeks Modal Manusia (IMM): 0,57.