Survei Kepercayaan Publik Harus Dijawab Program Sesuai Kebutuhan dan Masalah

Jakarta: Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, hasil survei kepercayaan publik dari berbagai lembaga survei harus dijawab pemerintah dengan program yang sesuai kebutuhan dan masalah masyarakat. Menurutnya, penting bagi pemerintah membaca secara lebih komprehensif data-data hasil survei tersebut.

"Masalah prioritas itu apa? Apakah betul pertahanan? Apakah betul persoalan ekonomi? Apakah betul persoalan hukum? Itu harus di-cross check, di-zoom dengan baik oleh pemerintah," ujar Pangi, dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 21 Oktober 2026.

Ia mencontohkan, penindakan hukum di era Presiden Prabowo Subianto yang patut diapresiasi. Menurutnya, hal tersebut harus dibarengi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

"Persoalan yang dihadapi Rakyat apa sebetulnya hari ini? Jangan-jangan adalah persoalan perut yang belum selesai, persoalan daya beli, soal harga sembako yang tidak terkendali misalnya atau masalah antrian BBM pertalite pertama yang tidak pernah selesai," ucapnya.

Cover Both Sides episode 2 Tahun Prabowo-Gibran: Apa Kata Survei?. Dok.  Metro TV

Pangi menantikan kebijakan-kebijakan yang betul-betul tanpa kompromi demi mengatasi masalah rakyat. Menurutnya, ke depan pemerintah fokus mengatasi masalah rakyat.

"Misalnya masalah utamanya adalah ekonomi, kesenjangan, lapangan pekerjaan, daya beli, soal pajak. Tetapi, yang disibukkan pemerintah fokus ke persoalan pertahanan misalnya. Nah ini juga harus dievaluasi," katanya.

Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, memastikan, hasil survei kepercayaan publik akan jadi bahan evaluasi pemerintah. Termasuk adanya penurunan signifikan pada Mei-Juli 2026 dari 72,2 persen menjadi 58,4 persen berdasarkan survei Poltracking Indonesia.