Pemerintah Targetkan 18.084 Hunian Pascabencana Sumatra pada 2027

Jakarta: Pemerintah menargetkan pembangunan belasan ribu hunian bagi korban bencana banjir di Sumatra. Pembangunan dilakukan secara bertahap hingga 2027 dengan anggaran Rp5,1 triliun.

“Di 2027, lumayan cukup masif, yaitu 17.654, menjadi 18.084, bertambah di Pidie Jaya. Dan anggarannya juga yang akan diajukan sebanyak Rp5,1 triliun,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026.

Tito mengatakan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor paling krusial dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta segera menyiapkan tanah negara untuk lokasi relokasi dan pembangunan hunian.

“Yang mungkin perlu dibantu adalah tanah, karena ini kan pemda menyiapkan tanah dan perintah Presiden, semua tanah negara baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, punya desa, kemudian punya BUMN, bahkan punya swasta yang HGU (Hak Guna Usaha),” kata Tito.

Tito menegaskan status HGU pada dasarnya merupakan aset milik negara. Oleh karena itu, para pemegang HGU diwajibkan menyerahkan lahan yang dibutuhkan demi mendukung percepatan penanganan bencana.

“HGU itu tanahnya bukan punya perusahaan, punya pemerintah, itu mereka harus apa memberikan tanahnya dalam rangka kepentingan pembangunan rumah korban bencana. Kalau enggak HGU-nya mau dicabut semua itu,” ujar Tito.

Plt Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Teddy Paul Siagian menambahkan bahwa pemerintah memfokuskan pengerjaan tahun ini pada pembangunan ribuan unit rumah beserta fasilitas pendukungnya. Alokasi anggaran triliunan rupiah telah disiapkan untuk merealisasikan target tersebut.

“Untuk 2026, 7.952 unit yang akan dibangun rumah tapak beserta dengan PSU sarana peribadatan dan prasarana bangunan, alokasi anggaran Rp2,219 triliun,” kata Teddy.


Ilustrasi hunian sementara bagi masyarakat pascabencana Sumatra. Foto: Istimewa. 

Teddy mengungkapkan proses pengerjaan saat ini tengah berlangsung di lapangan. Seluruh penyedia jasa konstruksi maupun konsultan juga sedang mengajukan dana operasional untuk mempercepat ritme pengerjaan.

“Secara keseluruhan progres fisik saat ini 3,48 persen dan realisasi anggaran 8,92 persen dan ini masih berproses terus karena saat ini penyedia jasa baik konstruksi maupun konsultan sedang melakukan atau mengajukan permohonan uang muka supaya bisa mempercepat,” ungkap Teddy.

Dari sisi teknis, pemerintah mengaplikasikan teknologi struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Penggunaan struktur ini bertujuan menjamin kualitas dan keamanan tempat tinggal warga dari potensi risiko gempa bumi.

“Saat ini progress pekerjaan di sana pertama adalah fabrikasi panel Risha, seperti yang diketahui bahwa konstruksi rumah tapak di sana nanti kita akan gunakan panel Risha untuk strukturnya, supaya rumah ini memiliki ketahanan atau resiliensi terhadap gempa,” kata Teddy.

Di sisi lain, pelaksanaan pengerjaan fisik dan pengiriman material di beberapa wilayah masih dihadapkan pada kendala konektivitas serta kondisi geografis. Masalah tersebut dipicu oleh rusaknya sejumlah infrastruktur penghubung di lokasi terdampak.

“Hanya memang problematikanya adalah aksesnya. Jadi ada beberapa lokasi yang aksesnya jembatan putus, kemudian aksesnya longsor, tetapi kami langsung koordinasi dengan kami membentuk grup dengan posko satgas di sini,” ucap Teddy.

(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)