Lestari Moerdijat: Perkuat Museum sebagai Rumah Ingatan Kolektif Bangsa

Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menilai digitalisasi sebagai keniscayaan dalam pengelolaan museum. Teknologi punya peran penting dalam pelestarian ingatan budaya bangsa. 

“Museum itu bukan tempat menyimpan benda kuno. Ia rumah ingatan kolektif bangsa. Kecerdasan buatan dapat memberi kesempatan museum untuk bergerak lebih luas,” ujar Rerie dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Museum sebagai Rumah Ingatan, Rumah Belajar, sekaligus Bagian dari Infrastruktur Kebangsaan di Era Generasi Digital dan Perkembangan AI yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 
 

Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Endah Budi Heryani, S.S., M.M. (Direktur Sejarah dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan RI), Putu Supadma Rudana, M.B.A. (Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia /AMI, Penasihat Menteri Kebudayaan Bidang Pengembangan Strategi dan Optimalisasi Pengelolaan Museum), dan Dr. Tular Sudarmadi, M.A. (Dosen Arkeologi dan Museologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada/UGM) sebagai penanggap. Selain itu, hadir pula Ajeng Ayu Arainikasih, M.A. (Ahli Museologi Universitas Indonesia/UI) sebagai penanggap. 

Rerie menyoroti kenyataan bahwa saat ini sudah banyak organisasi pecinta museum di Indonesia. "Saya melihat kita punya masa depan dalam pengembangan museum. Apalagi, saat ini, sudah ada Kementerian Kebudayaan yang secara langsung menangani museum," ujar Rerie.

Rerie berpendapat bahwa peringatan Hari Museum pada 12 Oktober dan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober yang berdekatan memberi makna. Bahwa penguatan peran museum sebagai institusi yang mampu memperkuat ingatan budaya bangsa bagi masyarakat luas, merupakan hal penting yang harus diwujudkan. 

"Kebudayaan tidak mungkin diwariskan tanpa ingatan yang terpelihara. Pada museum diharapkan ada cerita, catatan, perjalanan, dan data yang disajikan untuk merawat makna dari budaya yang pernah ada," ujar Rerie. 


Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Ketua Umum AMI Putu Supadma Rudana berpendapat bahwa museum merupakan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, untuk menggapai masa depan. Menurut Putu, pencapaian masa lalu bangsa terkadang jauh lebih hebat dari masa kini. 

"Yang kita pahami saat ini banyak artefak bersejarah terdapat di negara-negara Barat," ucap Putu.

Putu berpendapat, idealnya museum dapat menyajikan berbagai hal terkait sejarah, strategi, edukasi, dan relevansi. "Bagaimana dari catatan sejarah museum dapat menyajikan strategi, edukasi, dan relevansinya pada masa kini," kata Putu. 

Dengan peran museum tersebut, ujar Putu, memerlukan payung hukum yang mampu menjaga semua langkah untuk mewujudkan hal itu di masa depan. 
 
Dosen Arkeologi dan Museologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM Tular Sudarmadi mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki warisan sejarah dan budayanya sendiri. Ketika bangsa Eropa masuk Nusantara dengan pendudukan, eksploitasi, dan kolonialisme, menurut Tular, mereka menganggap bangsa Indonesia masih terbelakang. 

Melihat peninggalan bersejarah di Nusantara terlantar, tambah Tular, benda-benda itu pun di bawa ke Eropa dan ditaruh di museum. "Karena mereka menganggap orang Indonesia primitif dan tidak tahu sejarah, mereka melengkapi benda-benda bersejarah dari Nusantara dengan narasi  versi mereka sendiri," ujar Tular. 

Dengan latar belakang itu, menurut Tular, saat ini perlu ada perubahan dalam pengelolaan museum (dekolonisasi museum) yang mengedepankan keterlibatan masyarakat pada proses penafsiran sejarah dalam membangun narasi, bukan hanya kurator. 

Keterlibatan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan benda-benda bersejarah, menurut Tular, memperkuat narasi dari memori kolektif yang ada di masyarakat. 

Direktur Sejarah dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan RI, Endah Budi Heryani, mengungkapkan, arah kebijakan strategis museum pada 2026 antara lain adalah penguatan regulasi, registrasi nasional, standarisasi mutu, revitalisasi SDM, kolaborasi dengan publik, dan ekonomi budaya. 

Sejumlah poin itu, ujar Endah, direalisasikan dalam bentuk antara lain memberi penguatan pada revisi UU Permuseuman, mempermudah akses untuk registrasi, dan pedoman penilaian untuk standarisasi museum. 

Menurut Endah, pendaftaran museum merupakan langkah awal untuk diakui secara nasional. Saat ini, ujar dia, ada 384 museum yang memiliki nomor pendaftaran nasional museum (NPNM) untuk mempermudah proses standarisasi museum. 

Ahli Museologi UI Ajeng Ayu Arainikasih mengungkapkan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan terhadap keluarga kelas menengah yang memiliki anak gen Z akhir dan awal gen Alpha, ternyata sebagian besar tidak pernah mengajak anaknya ke museum. 

Hasil riset itu, tambah Ajeng, mengungkapkan bahwa mereka tidak mengajak anaknya ke museum karena tidak mendapat informasi, pamerannya kurang menarik, dan fasilitasnya kurang. Hasil itu, jelas dia, seperti ada gap antara upaya pemerintah merevitalisasi museum dan upaya menarik minat masyarakat. 

"Mereka membutuhkan fasilitas seperti toilet yang bersih, area  parkir memadai, dan koleksi yang bercerita," ujar Ajeng. 

Gen Z hingga Gen Alpha, menurut Ajeng, menggemari pengalaman physical dan digital (phigital) yang bisa disajikan oleh museum. 

Selain itu, tambah dia, program edukasi untuk anak sekolah dan keluarga oleh museum harus terus dikembangkan untuk meningkatkan minat masyarakat datang ke museum di masa datang. Wartawan senior Usman Kansong berpendapat bahwa orang  datang ke museum karena koleksi yang menarik, ada di dalam museum. 

"Mengapa kita mau capek-capek antre di Louvre Museum di Paris, karena tertarik melihat lukisan Monalisa yang dipamerkan di sana. Mengapa kita tertarik mengunjungi Museum Penerangan di TMII karena di sana ada koleksi kamera yang dipakai untuk merekam pidato Bung Karno di Lapangan Ikada," ujar Usman. 

Kalau kita ingin membuat museum menarik bagi publik, menurut Usman, kita perbaiki koleksinya terlebih dahulu. Menurut Usman, langkah Kementerian Kebudayaan sudah benar, menempatkan koleksi dengan porsi penilaian paling besar yaitu 40%.

Karena, tegas Usman, dengan membenahi koleksinya terlebih dahulu, sektor lain seperti tata letak dan digitalisasi akan ikut.