Satgas DPR Simpulkan 4 Permasalahan Utama Penanganan Bencana di Sumatra

Jakarta: Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR menyimpulkan ada empat permasalahan penanganan bencana di Sumatra. Kesimpulan tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukan selama 1-5 Januari 2025.

"Sesuai arahan Ketua Satgas (Sufmi Dasco Ahmad), bahwa untuk meminta langsung kepada bupati mana prioritas (permasalahan) yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan," kata perwakilan Satgas Galpana DPR TA Khalid dikutip dari Youtube DPR, Sabtu, 10 Januari 2026.

Legislator asal Dapil Aceh II itu menjelaskan, permasalahan pertama yang harus diselesaikan yaitu persoalan normalisasi sungai. Menurut dia, langkah tersebut merupakan usulan dari kepala daerah dan masyarakat setempat.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, sejumlah sungai berpotensi menimbulkan banjir susulan pada masa mendatang. Sebab, banyak kayu yang menghambar aliran air dan berpotensi menimbulkan banjir saat terjadi hujan.

"Sungai ini dulu yang kita kejar," ungkap Khalid.

Permasalahan kedua yang harus segera diselesaikan yaitu pembukaan akses. Terutama jalan ke wilayah terisolir.

"Lalu menyediakan huntara (hunian sementara), kita sepakat, apalagi huntara sudah ada (rencana pembangunan) 15 ribu," sebut Khalid.

Khalid menyampaikan Satgas DPR dapat menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan huntara. Salah satunya, pengadaan tanah.

Satgas Galpana DPR menggelar rakor bersama pemerintah membahas penanganan pemulihan bencana di Sumatra. Foto: Dok. DPR.

"Seperti Bupati Aceh Tamiang, tidak dikasih lahan oleh PTPN. Ada misskomunikasi yang terjadi, alhamdulilla selesai," ujar Khalid.

Permasalahan keempat yaitu pembersihan rumah warga. Pembersihan difokuskan terhadap hunian yang masuk kategori rusak ringan.

"Kalau ada pembersihan, mungkin mereka tidak perlu huntara," kata Khalid.

Sebelumnya, Satgas Galpana DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah. Satgas DPR bakal menyerahkan hasil pemantauan kepada Satgas yang dibentuk oleh eksekutif.

"Satgas Pemulihan Pascabencana DPR akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang teritegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dari pihak pemerintah," kata Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Youtube DPR, Sabtu, 10 Januari 2026.

Dalam rakor tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah anggota DPR juga ikut dalam rakor tersebut, di antara, Nazaruddin Dek Gam, Kawendra, dan beberapa anggota dewan lainnya.

Sementara itu, perwakilan pemerintah yang hadir yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito merupakan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.