Purbaya Pastikan Penerimaan Negara Menguat, Ruang Fiskal Tetap Terjaga

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi penerimaan negara dan ruang fiskal masih kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penguatan penerimaan tersebut dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak maupun menerapkan jenis pajak baru, melainkan melalui perbaikan kinerja dan reformasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang digelar Metro TV bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Hingga akhir Juli 2026, tax collection tumbuh hampir 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat baru 0,9 persen. Menurut Purbaya, kondisi tersebut menunjukkan penerimaan dan ruang fiskal masih cukup kuat.

"Jadi penerimaan kita kuat juga nggak lemah. Ruang fiskal juga masih terbuka lebar cukup kuat. Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli juga baru 0,9 persen defisitnya," ujar Purbaya.
 

Penguatan penerimaan tersebut, lanjut Purbaya, dilakukan melalui pembenahan internal, termasuk reorganisasi jajaran perpajakan dan Bea Cukai serta penindakan terhadap pegawai yang dinilai bermasalah. Langkah itu disebut berdampak terhadap peningkatan tax collection.

"Dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate. Enggak ada saya naikkan, tarif pajaknya nggak naik, nggak ada pajak baru," katanya.

Purbaya juga menilai implementasi Coretax membantu meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Sistem yang terintegrasi membuat data pembayaran dan pelaporan pajak lebih mudah dikonsolidasikan sekaligus membantu pemerintah melakukan analisis terhadap wajib pajak.

"Itu Coretax dampaknya cukup signifikan, saya lupa angka-angka dampak kenaikannya. Kalau enggak salah 30 persen, 40 persen gara-gara Coretax aja," ujar dia.
 
Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Purbaya mengatakan terdapat potensi penurunan pada 2027 seiring asumsi harga minyak dan batu bara yang lebih rendah. Namun, pemerintah masih memiliki sumber penerimaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ruang fiskal, termasuk sebagian keuntungan Danantara yang akan dijadikan cadangan anggaran pemerintah.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat apabila harga minyak dunia meningkat. Pemerintah akan mengendalikan belanja yang dinilai tidak perlu dan mempertahankan belanja yang lebih produktif, termasuk melalui subsidi energi.

"Kita kendalikan belanja-belanja yang enggak perlu dan tetap membolehkan belanja-belanja yang lebih produktif. Hitungan kita defisitnya tetap di bawah tiga persen, sekitar 2,85 persen. Jadi kesinambungan fiskalnya tetap terjaga," tegas Purbaya.

Pemerintah juga memastikan pembayaran pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai sekitar Rp240 triliun tidak menambah beban defisit APBN. Pembayaran untuk pembangunan sekitar 80 ribu unit Kopdes tersebut dialokasikan dari sebagian Dana Desa dan disalurkan kepada perbankan.

"Dampaknya ke defisit enggak ada, kan sudah kita hitung. Di pengeluaran yang dimasukkan di Dana Desa sudah dihitung," jelas Purbaya.


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis, 3 September 2026. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)
 

Sarasehan Bahas Ketahanan Ekonomi

Pembahasan mengenai kebijakan fiskal tersebut menjadi bagian dari Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang mengusung tema "Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional".

Forum yang mempertemukan ekonom dan pemangku kebijakan tersebut membahas sejumlah tantangan ekonomi sekaligus strategi memperkuat daya tahan ekonomi nasional. CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib mengatakan terdapat empat agenda yang perlu diperkuat, yakni stabilitas sektor keuangan, kebijakan fiskal, investasi dan hilirisasi, serta transisi energi dan proyek strategis.

"Untuk terus berlayar dengan aman di tengah kecamuk gelombang global ini, ada empat agenda utama yang perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi dan saling terhubung," ujar Mirdal.

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia merupakan forum tahunan yang digagas INDEF sebagai wadah bagi ekonom untuk menyampaikan analisis, gagasan, dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah serta pemangku kepentingan.