Rp240 Triliun Dana Desa Dipakai Bayar Cicilan Kopdes, Menkeu Pastikan Defisit APBN Aman

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pembayaran pinjaman program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pembayaran cicilan atas total pembiayaan pembangunan sekitar 80 ribu unit Kopdes Merah Putih senilai Rp240 triliun ini dialokasikan secara khusus dari pemotongan sebagian anggaran Dana Desa.

Bendahara Negara juga menjamin alokasi dana tersebut langsung disalurkan ke pihak perbankan guna memastikan proses pembayaran kewajiban berjalan lancar mulai bulan September ini.

"Soal Rp240 triliun KDMP itu sebagian dari Dana Desa, langsung dibayarkan ke banknya. Kita pastikan pembayaran pemerintah lancar di September ini," tegas Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis, 3 September 2026

Ia menekankan, kebijakan ini diambil untuk memastikan keberlanjutan program penguatan ekonomi desa sekaligus menjaga kestabilan likuiditas perbankan penyalur kredit.
 

(Ilustrasi, Kopdes/Kel Merah Putih. Foto: dok Metrotvnews.com)
 

Tidak berdampak pada defisit anggaran

Purbaya juga menegaskan skema pembiayaan ini tidak akan memicu potensi pembengkakan defisit kas negara. Alokasi pembayaran cicilan telah dihitung secara presisi sejak awal dalam struktur kalkulasi Dana Desa yang disetujui pemerintah.

Selain itu, besaran dana yang dikucurkan pemerintah pada tahap awal disesuaikan secara proporsional dengan jumlah unit Kopdes yang sudah siap dan memenuhi syarat operasional di lapangan.

"Dampaknya ke defisit enggak ada, kan sudah kita hitung. Di pengeluaran yang dimasukkan di Dana Desa sudah dihitung, hitungannya sudah ada jadi enggak berdampak ke defisit. Targetnya kan 80 ribu, kalau baru separuhnya ya dibayar separuhnya dulu," jelas Purbaya.

Melalui integrasi pos Dana Desa ini, pemerintah optimistis operasional ribuan Koperasi Desa Merah Putih dapat terus berjalan tanpa mengganggu postur ketahanan fiskal nasional.