Kekerasan Warga Sipil di Yahukimo Dikecam, Aparat Diminta Usut Tuntas

Jakarta: Penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menuai kecaman. Aparat penegak hukum diminta untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas para pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini, menangkap para pelaku, dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh teror dan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat Papua," ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Juli 2026.

Dia menegaskan, serangan terhadap masyarakat sipil merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Sehingga tindakan itu tidak dapat dibenarkan.

Selain mendesak penangkapan para pelaku, proses penegakan hukum di lapangan juga diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM). Serta menjaga profesionalisme, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan korban sipil baru.


Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion. Foto: Istimewa.

Penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua juga dinilai membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain aspek keamanan dan tindakan tegas, pemerintah didorong untuk memperkuat dialog konstruktif serta percepatan pembangunan yang berkeadilan.

"Penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga," kata Mafirion.

Sebelumnya, tiga warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, 20 Juli 2026. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM dan rekaman kejadian itu beredar luas di media sosial.