Kementerian P2MI Koordinasikan Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyetujui pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi segera dilakukan pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

"Kami Kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan (moratorium) tersebut," ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai menemui Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.

Karding menargetkan segera mengirim PMI ke Arab Saudi pada Juni 2025. Dengan catatan, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara diteken Maret ini.
 

Baca: Bidik Devisa Rp31 Triliun, Presiden Prabowo Ingin Moratorium PMI ke Saudi Dicabut

"Kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order," terangnya.

Karding juga menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan signifikan. Para pekerja akan mendapat jaminan gaji minimal di angka 1.500 (Riyal Saudi), serta berbagai perlindungan kesehatan, jiwa, hingga ketenagakerjaan.

"Lalu kemudian juga ada integrasi data, jadi yang unprocedural otomatis akan masuk datanya nanti dan kita kontrol bersama," paparnya.