DPR Desak Bawas MA Usut Dugaan Pelanggaran di Vonis Agnez Mo

Jakarta: Komisi III DPR mendesak Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik pengadil kasus hak cipta, antara artis Agnes Monica alias Agnez Mo versus Ari Bias. Agnez Mo diputus bersalah karena menyanyikan lagu berjudul "Bilang Saja" tanpa izin.

"Komisi III DPR RI meminta kepada Bawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Koalisi Advokat Pemantau Peradilan," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

Laporan itu dilayangkan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan ke Bawas MA pada 19 Juni 2025. Para hakim tersebut menangani kasus Agnez Mo versus Ari Bias itu dengan perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
 

Baca: Vonis Kasus Agnez Mo, Badan Pengawasan MA Janji Usut Dugaan Pelanggaran

Para hakim tersebut dilaporkan karena diduga membuat putusan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Komisi III DPR juga meminta kepada MA untuk membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif. Sehingga, tidak ada lagi putusan yang tak mencerminkan keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan.

"Serta merugikan orkestrasi dunia seni dan musik Indonesia," ujar Habiburokhman.