DPR Minta Pilkada Ulang Nihil Kesalahan

Jakarta; Komisi II DPR meminta penyelenggara pemilu tidak melakukan kesalahan selama penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Hal itu menjadi salah satu poin kesimpulan rapat Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu saat membahas persiapan penyelenggaraan PSU Pilkada 2024.

"Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk menyelenggarakan setiap tahapan pemilihan ulang dan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada kesalahan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diminta untuk menjadikan pemungutan suara ulang sebagai pijakan evaluasi. Khususnya, daerah yang menggelar PSU lebih awal

"Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP menjadikan pemungutan suara ulang 30 hari sebagai pijakan untuk mengevaluasi pemungutan suara ulang yang dijadwalkan berikutnya," ucap Dede.