Rakernas Srikandi PP Rekomendasikan Percepatan RUI Perampasan Aset

Jakarta: Rakernas II Srikandi Pemuda Pancasila di Jakarta, 4-5 Oktober 2025, menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya, percepatan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

"Srikandi Pemuda Pancasila mendukung segera disahkannya Undang-Undang Perampasan aset sebagai wujud penanganan tindak pidana korupsi agar lebih adil dan transparan demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi Pemuda Pancasila, Sarimaya, dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Oktober 2025.

Hal tersebut merupakan bagian dari 5 rekomendasi yang dihasiilkan Srikandi Pemuda Pancasila. Rekomendasi itu disepakati 500 peserta yang hadir dalam rakernas.

Srikandi Pemuda Pancasila juga mendukung Program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Pihaknya mengapresiasi didirikannya Sekolah Rakyat dan SMA Garuda sebagai Program Strartegis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas. 

Sarimaya mengatakan pihaknya mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi secara massif dan tuntas. “Srikandi Pemuda Panncasila meminta kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri,” ujar Sarimaya.
 

Baca Juga:  Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Rampung

Sarimaya menambahkan seluruh rekomendasi telah dibahas secara serius dan diharapkan dapat diterima pemerintah dan pihak lainnya yang terkait demi kepentingan bersama.

“Soal UU Perampasan Aset, tentu sangat urgen. Segera saja disahkan, agar para koruptor tidak nyenyak tidurnya. Para koruptor di negeri kita bisa melakukan perampokan uang berturut-turut, bertahun-tahun karena mereka merasa aman dan merasa hukumannya tidak terlalu berat,” ujar anggota DPR Komisi X dari Partai NasDem itu.



Ketua Pelaksana Rakernas, Nilam, berharap dengan segera disahkannya UU Perampasan Aset, kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi menjadi turun.

“Saya sebenarnya sangat malu membaca media massa. Betapa banyaknya pelaku rasuah itu di Indonesia. Mereka saking banyaknya, bisa berkomplot, bekerja sama, dan menggoda oknum penegak hukum untuk terlibat di dalamnya. Akibatnya pemerintah kesulitan memajukan bangsa kita, karena hampir di seluruh leading sector, ada tikusnya,” ujar Nilam.

Nilam menambahkan Srikandi Pemuda Pancasila tidak ingin Pemerintahan Prabowo goyang di kemudian hari, yang disebabkan oleh kongkalikong gerombolan koruptor yang terus menerus melakukan gerakan perlawanan. Salah satu langkah terbaiknya adalah menutup celah-celah yang bisa digunakan gerombolan koruptor untuk bergerak. Salah satunya, pemerintah harus keras dan tegas merampas aset mereka.

Sementara itu, Sekjen Srikandi PP, Irma Susanny Harahap, mengatakan rekomendasi yang tak kalah penting adalah soal Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan yang masuk dalam Rekomendasi Rakernas II. 

“Kita dikenal sebagai negara subur Makmur. Apapun bisa ditanam di Indonesia. Kita juga dikenal sebagai megara Pertanian karena memang sawah ladang banyak dimiliki Indonesia. Tidak ada ceritanya kita sampai kekurangan pangan, atau sering mengimpor pangan dari negeri tetangga,” jelas Irma.

Dalam kesempatan lain, Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), H. Arif Rahman, meminta Srikandi Pemuda Pancasila berinovasi untuk mengembangkan berbagai ide perjuangan ke depan. Hal itu penting agar eksistensi Srikandi PP dapat dirasakan rakyat.

“Dalam mendukung pemerintah, kalian harus sering menjalin hubungan dengan Pemerintah Daerah, agar misi membumikan Ideologi Pancasila di masyarakat, bisa lebih efektif.  Menanamkan Ideologi Pancasila tidak bisa sendirin. Kita butuh partner kepala daerah untuk itu,” ujar Legislator dari Partai NasDem itu.