Soal Rencana Pemblokiran E-wallet Dipakai Judol, Komisi XI: Sudah Tugas PPATK

Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah mendengar rencana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir dompet digital (e-wallet) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Dia menilai hal itu menjadi tugas PPATK.

“Memang tugasnya PPATK untuk menegakkan aturan, monitoring lalu lintas keuangan perbankan untuk transaksi mencurigakan, dan transaksi keuangan yang diduga dipakai untuk kegiatan judi online, baik dalam bentuk rekening perbankan dan rekening keuangan platform digital. Itu semuanya kewenangannya PPATK,” ujar Misbakhun kepada Media Indonesia, Minggu, 10 Agustus 2025.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan akan memblokir dompet digital (e-wallet) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online (judol). Pihaknya bakal memblokir e-wallet yang digunakan untuk menerima atau menyalurkan dana hasil aktivitas ilegal.

PPATK mencatat sepanjang semester I 2025, nilai deposit judi online melalui e-wallet mencapai Rp1,6 triliun. Aktivitas ini tercatat dalam 12,6 juta kali transaksi, yang menunjukkan masifnya peran e-wallet sebagai sarana perputaran uang ilegal.

"Banyak kasus e-wallet terkait dana ilegal sudah kami tangani. Jika ada dana ilegal masuk, kami akan mengambil langkah (pemblokiran) untuk melindungi pihak yang dirugikan,” ujar Ivan.

Ivan menegaskan langkah pemblokiran hanya akan dilakukan terhadap e-wallet yang aktif digunakan untuk transaksi ilegal, bukan terhadap akun e-wallet yang dormant (tidak aktif).

Wacana tersebut muncul setelah sebelumnya PPATK melakukan pemblokiran sejumlah rekening bank dormant, yang memicu protes dari masyarakat karena dianggap dilakukan mendadak tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

“Tidak ada pemblokiran terhadap e-wallet dormant. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Ivan.