DPRD Jakarta Dorong Pramono Anung Bentuk Satgas Anti Tawuran Pakai Dana Hibah

Jakarta: Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jakarta Inggard Joshua mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membentuk satuan tugas (Satgas) anti tawuran melalui dana hibah yang disalurkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dana hibah seharusnya dapat diprioritaskan untuk menangani masalah ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum, di antaranya membentuk satgas anti tawuran.

“Kenapa hibah ini enggak kita prioritaskan masalah-masalah tersebut (tawuran). Karena itu, menyangkut masalah ketertiban umum, masalah bertentangan dengan hukum, dan masalah kerawanan kejahatan,” ujar Inggard melalui keterangannya, dikutip Sabtu, 24 Mei 2025.

Dia mengkritisi dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di Jakarta. Padahal, mayoritas para pelaku tawuran kebanyakan dari kalangan remaja yang masih berstatus pelajar.
 

Baca Juga:  Cegah Tawuran, Warga Pasar Minggu Pilih Gelar Salawat Bersama

Inggard meminta Pemprov Jakarta berkoordinasi dengan Polisi Resort (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) membentuk Satgas Anti Tawuran. Hal itu juga berlaku hingga tingkat kecamatan seperti Polsek dan Koramil. Termasuk berlaku hingga tingkat desa atau kelurahan, seperti Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Nah, itu semua harus terintegerasi menciptakan satgas-satgas yang dibentuk yang tentu saja dengan operasional yang kita hibahkan. Jangan kita menghibahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya,” jelas Inggard.

Inggard menyampaikan pada 2024, Pemprov Jakarta menghibahkan anggaran sebesar Rp650 miliar kepada Forkopimda. Namun, praktik tawuran di sejumlah wilayah Jakarta belum tertangani secara optimal.

“Adanya hibah itu kita bukannya ingin cawe-cawe, tapi kita ingin benar benar bermanfaat buat pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar dia.