Indonesia Desak DK PBB Ambil Langkah Nyata Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

New York: Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan seruan tegas agar Dewan Keamanan (DK) PBB segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Terlebih pasca disepakatinya gencatan senjata antara Israel - Hamas.

“Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan kesepakatan ini harus menjadi langkah awal mencapai perdamaian di Timur Tengah”, ujar Wamenlu RI dalam Sidang Terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina.

Dikutip dari pernyataan pers Kemenlu RI, Arrmanatha juga menyesalkan bahwa kesepakatan ini baru tercapai setelah jatuh puluhan ribu korban jiwa.

“DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan ini dijalankan sepenuhnya dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang”, tegas Arrmanatha.

Arrmanatha juga menyoroti pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang terus meluas, yang disertai dengan kekerasan dan

impunitas yang semakin tak terkendali.

Dalam pernyataannya, Wamenlu RI tersebut menyampaikan dua hal yang menurutnya harus menjadi fokus utama pasca disepakatinya gencatan senjata.

Pertama, mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Wamenlu menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan tanpa hambatan, sejalan dengan seruan Sekjen PBB. 

Diplomat yang juga menjabat Duta Besar RI untuk PBB itu turut menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi pekerja kemanusiaan dan mendesak agar upaya rekonstruksi Gaza mulai dipersiapkan, termasuk pencabutan blokade 18 tahun yang telah melumpuhkan perekonomian Gaza.

“Peran UNRWA sangat krusial dalam mencapai langkah-langkah tersebut. DK PBB harus melindungi UNRWA dari segala ancaman dan kampanye disinformasi yang menyerang lembaga ini”, ujarnya.

Kedua, kata Arrmantha, mengembangkan solusi politik yang komprehensif untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, dengan mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

Wamenlu menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil bagi Palestina dan Israel.

“Alternatif lain hanya akan menghasilkan apartheid dan penindasan," tegas Arrmanatha.

Ia mengajak masyarakat internasional untuk mendorong dialog yang tulus, guna mengatasi akar masalah kolonialisme dan ketidakadilan sejarah di Palestina. Arrmanatha dukungan penuh dan komitmen Indonesia untuk mensukseskan High Level International Conference on the Implementation of the Two-State Solution, yang akan berlangsung bulan Juni mendatang, sebagai langkah konkret mewujudkan

perdamaian.

Di akhir pernyataannya, Arrmanatha mengajak agar DK PBB dapat menegaskan relevansinya. Di tengah situasi global yang semakin kompleks, Wamenlu menyerukan terutama negara anggota tetap DK PBB untuk menghentikan kebuntuan dan mendorong

reformasi DK PBB.

"Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu bangkit menghadapi tantangan atau justru menjadi tidak relevan,” ujar dia.

Sesi Debat Terbuka DK PBB kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB bulan Januari. 

Agenda “Middle East, including the Palestinian Question” telah menjadi salah satu agenda utama DK PBB selama lebih dari 7 dekade dan dibahas secara berkala setiap tiga bulanan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam Sidang ini menunjukkan komitmen teguh terhadap perjuangan bangsa Palestina. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu awal bulan ini.

Sidang kali ini turut dihadiri oleh tujuh negara pada tingkat Menteri, antara lain Palestina, Slovenia, Kolombia, Namibia dan Sierra Leone, yang meneguhkan isu Palestina sebagai isu yang menjadi perhatian tinggi dari negara di berbagai kawasan.

Baca juga: Pemulihan Kehidupan Masyarakat Gaza Penting Usai Gencatan Senjata