Hamas Tolak Lucuti Senjata, Serukan Lawan 'Agen Israel' di Gaza

Gaza: Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata setelah perang di Gaza dan bahkan menyatakan kemungkinan memperbesar kekuatannya. Pernyataan ini disampaikan oleh Osama Hamdan, juru bicara Hamas dan anggota biro politik kelompok tersebut, dalam diskusi panel di Forum Al Jazeera di Doha, Qatar.

Mengutip CNN pada Selasa, 18 Februari 2025, Hamdan mengatakan, "Siapa pun yang datang untuk menggantikan Israel di Gaza akan diperlakukan seperti Israel." Ia juga memperingatkan bahwa"Siapa pun yang ingin bekerja sebagai agen Israel akan menanggung konsekuensinya."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hamas tidak hanya menolak rencana perlucutan senjata, tetapi juga bersiap menghadapi siapa saja yang bekerja sama dengan Israel dalam pengelolaan Gaza pascaperang.

Hamdan juga menegaskan bahwa ide untuk melucuti senjata Hamas tidak bisa menjadi bahan diskusi. "Kami tidak terhapus oleh perang ini," ujarnya, seraya menambahkan bahwa kelompok tersebut akan terus berkembang. Ia menegaskan bahwa Hamas memiliki kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Gaza dan tidak akan menyerah pada tekanan internasional.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan juru bicara Hamas lainnya, Hazem Qassem, yang sebelumnya menyatakan bahwa Hamas tidak berusaha mempertahankan kekuasaan. Dalam wawancara dengan Al Arabiya pada Minggu, 16 Februari 2025, Qassem mengatakan bahwa Hamas tidak harus menjadi bagian dari pemerintahan Gaza setelah perang jika itu demi kepentingan rakyat Palestina.

"Hamas telah menunjukkan banyak fleksibilitas dalam hal ini," ujar Qassem.

"Kami katakan dengan jelas bahwa tidak wajib bagi Hamas untuk menjadi bagian dari pengaturan politik atau administrasi di fase berikutnya, terutama yang berkaitan dengan Jalur Gaza," tambah Qassem.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali sikapnya terhadap masa depan Gaza.

"Pada hari setelah perang di Gaza, tidak akan ada Hamas dan tidak akan ada Otoritas Palestina," ujar Netanyahu, mengacu pada rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.
 

Baca Juga: Hamas Setuju Berikan Pemerintahan Gaza ke Otoritas Palestina, Israel Tolak

Israel tetap berpegang pada rencana membentuk pemerintahan yang berbeda untuk Gaza pascaperang, yang tidak melibatkan Hamas maupun Otoritas Palestina.

Di sisi lain, negara-negara Arab terus berusaha mencari alternatif untuk pengelolaan Gaza setelah perang. Uni Emirat Arab menyatakan kesediaannya untuk berperan dalam pengelolaan Gaza pascaperang, asalkan diundang oleh Otoritas Palestina yang telah direformasi.

Namun, pernyataan terbaru Hamas menunjukkan bahwa mereka tidak akan menerima skenario di mana pihak luar, termasuk negara-negara Arab, mengambil alih Gaza tanpa persetujuan mereka.

Gershon Baskin, mantan negosiator sandera Israel yang sebelumnya berkomunikasi dengan Hamas melalui jalur tidak resmi, menyebut pernyataan Hamdan sebagai "perkembangan signifikan" yang dapat memperburuk situasi.

"Sudah jelas – Hamas menginginkan perang dan secara langsung menolak usulan Mesir serta negara-negara Arab untuk Gaza," tulis Baskin di platform X. Ia juga menyalahkan Netanyahu dan pemerintah AS karena tidak bekerja membangun pemerintahan Palestina alternatif yang sah untuk Gaza setelah Hamas.

Muhammad Shehada, peneliti di European Council on Foreign Relations yang fokus pada Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan bahwa Hamas melihat perlucutan senjata sebagai "garis merah" yang tidak bisa dinegosiasikan. Menurutnya, Hamas ingin mempertahankan kekuatan militernya sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan pendudukan permanen Israel di Gaza.

"Ini bukan posisi menuju perang, tetapi sebagai alat pencegah," ujar Shehada.

Saat ini, upaya untuk mencapai kesepakatan pascaperang di Gaza masih terus berlangsung, dengan mediator utama seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Mesir sendiri dilaporkan tengah mengusulkan pembentukan komite sementara yang akan mengawasi rekonstruksi Gaza tanpa keterlibatan Hamas.