Hamas Setuju Berikan Pemerintahan Gaza ke Otoritas Palestina, Israel Tolak

Tel Aviv: Hamas dikabarkan telah menyetujui untuk menyerahkan pemerintahan di Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Keputusan ini disebut-sebut diambil di bawah tekanan dari Mesir, yang bertindak sebagai mediator dalam kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak kemungkinan ini.

Melansir Times of Israel (TOI) pada Senin, 17 Februari 2025, laporan dari media Arab menyatakan bahwa Hamas bersedia mengalihkan kendali Gaza kepada PA yang berbasis di Tepi Barat. Namun, Netanyahu menegaskan dalam pernyataannya bahwa

"tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina di Gaza setelah perang berakhir." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Israel tidak akan mengizinkan adanya peran PA dalam pemerintahan pascaperang di wilayah tersebut.

Juru bicara Netanyahu, Omer Dostri, dalam pernyataannya di platform X menulis, "Tidak akan terjadi." Sikap ini mencerminkan ketegasan Israel dalam menolak segala bentuk peran PA di Gaza, yang sebelumnya telah ditolak oleh Netanyahu dalam berbagai kesempatan.

Selain itu, Netanyahu juga menyatakan komitmennya terhadap rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza. Mengutip TOI, rencana tersebut mencakup relokasi sebagian besar dari dua juta warga Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut.

Seorang pejabat Israel mengatakan kepada Times of Israel pada Senin bahwa Israel tidak akan membiarkan Hamas tetap berada di Gaza dalam keadaan apa pun, baik melalui negosiasi maupun cara lain.

Pejabat tersebut menegaskan bahwa Israel "mendukung sepenuhnya" rencana Trump untuk Gaza, serta menambahkan bahwa emigrasi dari Jalur Gaza akan bersifat sukarela.

"Tujuan kami adalah menciptakan infrastruktur yang memungkinkan warga Gaza untuk meninggalkan wilayah tersebut, dan kami memperkirakan banyak yang akan pergi," kata pejabat itu. "Kami sedang berupaya dalam jangka pendek untuk mengimplementasikan visi Trump dan merancang rincian teknis, operasional, serta praktisnya."

Menurut laporan TOI, setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas bulan lalu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bahwa pihaknya siap mengambil alih "otoritas penuh" di Gaza saat gencatan senjata mulai berlaku. Namun, sebelum Trump mengusulkan rencananya untuk Gaza, Netanyahu telah menolak secara terbuka setiap peran pascaperang bagi Hamas maupun PA.
 

Baca Juga: Mesir Kembangkan Rencana untuk Lawan Trump yang Ingin Merelokasi Warga Gaza

Israel menilai bahwa PA memiliki kesamaan dengan Hamas dan tidak melihat adanya perbedaan signifikan dalam kebijakan keduanya terhadap Israel. Netanyahu dan para sekutunya mengklaim bahwa PA masih mendukung terorisme, termasuk melalui sistem pendidikan mereka dan pembayaran tunjangan bagi keluarga tahanan Palestina yang ditahan Israel.

Bahkan setelah Abbas menandatangani keputusan untuk mengakhiri skema "pay-to-slay", Israel menganggap langkah tersebut sebagai "tipuan baru" dari Ramallah, sebagaimana dilaporkan oleh TOI pada 17 Februari 2025.

Hamas sendiri sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk meletakkan senjata jika negara Palestina yang merdeka terbentuk. Namun, hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa mereka bersedia melakukan hal tersebut sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata saat ini.

Situasi di Gaza tetap tidak menentu, dengan Israel yang berupaya untuk memastikan bahwa Hamas tidak memiliki peran dalam pemerintahan mendatang. Selain itu, Washington dan sekutu Barat lainnya juga menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima skenario di mana Hamas tetap memegang kendali di Gaza setelah tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata diberlakukan.

Utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, mengatakan pada Minggu bahwa meskipun masih ada kesulitan dalam negosiasi untuk kelanjutan gencatan senjata, tahap kedua dari kesepakatan pertukaran sandera "pasti akan dimulai."

Ia juga menambahkan bahwa tahap kedua mencakup penghentian perang secara permanen serta memastikan "Hamas tidak terlibat dalam pemerintahan dan benar-benar keluar dari Gaza."