Pemkab Evaluasi Kembali Tunjangan DPRD Jepara

Jepara: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, kembali mengevaluasi tunjangan bagi DPRD Jepara. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan pemabahasan tunjangan DPRD telah dimulai.

"Kita mulai bahas di minggu ini. Yang menjadi awal adalah untuk tidak menaikkan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota dewan di Kabupaten Jepara," ungkap Witiarso, Rabu, 16 September 2025. 

Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diteken oleh Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, tercatat tunjangan perumahan bagi ketua DPRD sebesar Rp30 juta. Sedangkan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp24,8 juta dan bagi anggota DPRD senilai Rp18,6 juta.
 

Baca juga: Farhan Tegaskan Tak Pernah Sebut Tunjangan DPRD Kota Bandung Rp90 Juta

Witiarso menambahkan, hasil rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah pada 11 September 2025, yakni meminta agar melakukan evaluasi kembali terhadap kenaikan tunjangan DPRD di tahun 2025. Sementara, untuk tahun 2024 agar dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah. 

"Yang dirapatkan Pak Gubernur kemarin dengan seluruh kepala daerah (dan) ketua dewan se-Jawa Tengah adalah kenaikan tahun 2025 untuk dievaluasi kembali. Untuk 2024 untuk bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," beber Witiarso. 

Dia menyebut, Kota Ukir tidak menjadi perhatian terkait kenaikan tunjangan dewan. Pasalnya, kenaikan tunjangan perumahan di Jepara terjadi pada tahun 2023. 

"Sedangkan di Jepara, itu (kenaikan tunjangan) terakhir 2023," ujar Witiarso. 

Sementara itu, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyatakan pihaknya akan menerima putusan dari legislatif terkait tunjangan DPRD.

"Kalau kami, kan, menerima keputusan. Tapi karena kami hadir di kegiatan rapat koordinasi, bahwa Bapak Gubernur menegaskan untuk 2025 untuk ditunda, 2024 mohon untuk dievaluasi. Kami tidak disinggung untuk tahun 2023," ujar Agus.