Proposal Mesir Dilaporkan Menyingkirkan Kekuasaan Hamas di Gaza

Kairo: Proposal baru yang disusun oleh Mesir dilaporkan bertujuan untuk menyingkirkan Hamas dari pemerintahan di Gaza dan menggantinya dengan badan interim yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

Rencana ini muncul di tengah upaya diplomasi negara-negara Arab untuk menghadapi proposal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin mengambil alih Jalur Gaza pascaperang.

Melansir Times of Israel (ToI) pada Selasa, 4 Maret 2025, proposal Mesir yang akan diajukan dalam pertemuan Liga Arab tidak secara jelas menyebutkan apakah akan diterapkan sebelum atau setelah adanya kesepakatan permanen untuk mengakhiri perang di Gaza.

Selain itu, dokumen ini juga tidak memberikan rincian bagaimana Hamas akan disingkirkan, bagaimana Gaza akan dibangun kembali, atau siapa yang akan membiayai proses rekonstruksi.

Sebuah preambule dalam proposal tersebut menyatakan bahwa “tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik dominan dan bersenjata yang mengendalikan pemerintahan lokal.” Dengan demikian, proposal ini secara eksplisit menyingkirkan Hamas dari kepemimpinan di Gaza, meskipun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya.

Proposal Mesir ini juga tidak memberikan peran utama kepada Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Tepi Barat. Padahal, PA sebelumnya telah menyatakan keinginan mereka untuk memimpin rekonstruksi Gaza pascaperang. Sejumlah pejabat Palestina menyatakan bahwa Gaza tetap berada di bawah yurisdiksi PA dan harus dikelola oleh pemerintahan Palestina, bukan oleh pihak asing.

Menurut ToI, Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk telah berusaha selama hampir sebulan untuk menyusun rencana diplomatik guna menyaingi proposal Trump yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan kawasan. Rencana Trump yang ingin mengambil alih Gaza secara langsung telah menimbulkan kemarahan di negara-negara Arab dan Muslim.

Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya proposal tersebut. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan, “Hari setelah perang di Gaza hanya dapat diputuskan oleh rakyat Palestina sendiri. Hamas menolak setiap upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina di Jalur Gaza.”

Proposal Mesir ini juga mencakup pembentukan Misi Bantuan Pemerintahan yang akan menggantikan administrasi Hamas di Gaza untuk periode sementara. Misi ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan awal rekonstruksi di Gaza. Namun, tidak ada detail mengenai siapa yang akan memimpin badan tersebut atau bagaimana mekanisme kerja samanya dengan pemerintahan lokal.

Sebagai bagian dari usulan ini, Mesir juga menyarankan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan mengambil alih tugas keamanan di Gaza dari Hamas. Pasukan ini akan direkrut terutama dari negara-negara Arab dengan tujuan membentuk kekuatan kepolisian lokal di masa mendatang.
 

Baca Juga: Indonesia Kecam Israel yang Berupaya Melemahkan Kesepakatan Gencatan Senjata

Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah negara-negara Arab akan mendukung rencana ini. Times of Israel melaporkan bahwa sumber diplomatik menyatakan masih ada perdebatan di antara pemimpin Arab mengenai bagaimana Gaza seharusnya dikelola setelah perang.

Selain itu, usulan ini juga tidak menyebutkan adanya janji pendanaan konkret untuk rekonstruksi Gaza, yang menurut estimasi PBB akan menelan biaya lebih dari $53 miliar.

Sebagian besar komunitas internasional menganggap bahwa sebelum PA dapat kembali mengelola Gaza, mereka harus menjalani reformasi signifikan. Untuk itu, Mesir mengusulkan pembentukan komite sementara yang terdiri dari teknokrat Palestina guna membantu administrasi Gaza selama enam bulan ke depan.

Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa komite ini akan bekerja sama dengan PA tetapi tidak akan berada di bawah kendali entitas non-Palestina.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetap menolak keterlibatan Hamas atau PA dalam pemerintahan Gaza pascaperang. Ia telah menyatakan bahwa Israel tidak akan mendukung rencana yang memungkinkan Hamas tetap berkuasa atau memberikan kembali kendali kepada PA, yang telah lama dituduh mendukung tindakan terorisme.

Meskipun Hamas telah memberikan indikasi bahwa mereka bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada PA setelah perang berakhir, belum ada keputusan resmi mengenai transisi kekuasaan ini. Hamas mengambil alih kendali Gaza dari PA dalam perang saudara pada 2007 dan sejak itu membangun infrastruktur militer besar yang sebagian besar telah dihancurkan oleh Israel dalam perang saat ini.

Dengan berbagai ketidakpastian yang masih menyelimuti proposal ini, banyak pihak menunggu keputusan akhir yang akan diambil dalam pertemuan Liga Arab mendatang.