Skema Gelap PAW Harun Masiku: 'Perintah Ibu', Garansi Hasto, dan Jaring Lobi Politik

Tersangka kasus suap sekaligus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Metrotvnews.com/Candra Yuri Nuralam

Skema Gelap PAW Harun Masiku: 'Perintah Ibu', Garansi Hasto, dan Jaring Lobi Politik

M Rodhi Aulia • 25 April 2025 11:23

Jakarta: Di tengah publik yang terus bertanya, ke mana Harun Masiku?, fakta baru justru menyibak bagaimana nama itu bisa hampir masuk ke Senayan lewat jalur bernama pergantian antarwaktu (PAW). Tak hanya soal sogokan, skema ini melibatkan “perintah Ibu”, jaminan dari seorang sekjen partai, hingga lobi yang mengitari Komisioner KPU.

Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi panggung utama yang membuka tabir kelam ini. Di sana, suara-suara rekaman sadapan seperti hantu masa lalu—membisikkan rencana yang dijalankan diam-diam tapi berdampak besar. 

Dua tokoh kunci, yakni mantan kader PDIP Saeful Bahri dan eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, menyebut nama-nama besar yang tak asing di panggung politik Indonesia.

Kini, bukan hanya Harun yang diburu, tapi juga jejak kekuasaan yang mencoba mengatur komposisi DPR lewat cara-cara yang menyimpang. Apakah ini hanya kerja “oknum”, atau memang bagian dari perintah struktural?

1. “Garansi Saya, Perintah Ibu”

Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto, Kamis, 24 April 2025, jaksa memperdengarkan percakapan antara Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina yang sebelumnya disadap penyidik KPK.

Dalam percakapan itu, Saeful menyampaikan bahwa dirinya baru ditelepon oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memberikan jaminan penuh untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme PAW.

“Tadi Mas Hasto telepon lagi, ‘bilang ke Wahyu, ini garansi saya, ini perintah dari Ibu dan garansi saya’,” ujar Saeful Bahri dalam rekaman, merujuk pada Wahyu Setiawan, Komisioner KPU saat itu.

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa pengajuan PAW Harun Masiku bukan inisiatif pribadi, melainkan bagian dari instruksi partai.

Baca juga: Rekaman Sadapan hingga Frasa Perintah Ibu: Fakta-fakta Mengejutkan dari Sidang Hasto Kristiyanto

2. Tim Hukum dan Lobi ke KPU

Dalam rekaman lainnya, Saeful menyebutkan bahwa Hasto telah mengatur tim hukum dari partai untuk memberikan presentasi hukum kepada KPU. Sosok yang disebut adalah Donny Tri Istiqomah, staf hukum partai saat itu.

“Sebelum pleno itu ketemu Donny dulu biar dipaparin hukumnya,” kata Saeful kepada Agustiani Tio Fridelina.

Tujuannya adalah mengondisikan pleno KPU agar menyetujui PAW Harun menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg yang sebenarnya telah terpilih tapi wafat sebelum pelantikan. Namun sebenarnya yang berhak, ada nama lain, dengan perolehan suara tertinggi setelah Nazarudin.

3. Konfirmasi dari Tio

Dalam kesaksiannya di persidangan, Agustiani Tio Fridelina membenarkan bahwa nama Hasto disebut sebagai pihak yang menjamin proses PAW tersebut. Hal ini ia ketahui dari Saeful.

“Ya, Saeful-nya bicara begitu karena ada rekamannya kok,” ujar Tio di ruang sidang.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tio bahkan mengaitkan Hasto dengan petinggi partai.

“Saya berkata kayaknya memang Sekjen ikut di dalam ini, mungkin Ibu minta,” kata Tio dalam kutipan BAP yang dibacakan jaksa.

4. Respons dari PDIP

Kuasa hukum PDIP Ronny Talapessy membantah keterlibatan Hasto dan menilai Saeful Bahri kerap mencatut nama-nama penting internal partai.

“Dan itulah yang kita sebut mencatut nama. Mencatut nama. Sering mencatut-mencatut nama,” ujar Ronny kepada wartawan.

Pihak partai menyatakan bahwa proses hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak serta-merta menjadikan transkrip percakapan sebagai fakta hukum.

Kekuasaan dan Jalur Gelap Demokrasi

Skema PAW ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi elektoral. Proses pergantian antarwaktu yang seharusnya berdasarkan suara rakyat malah dibajak melalui skenario politik yang melibatkan uang, pengaruh, dan tekanan struktural.

Dengan Harun Masiku masih buron sejak 2020, persidangan ini memberi titik terang pada sisi gelap politik elektoral Indonesia—bagaimana klaim 'perintah Ibu' bisa jadi instruksi yang berujung pada manipulasi lembaga negara.

Apakah semua ini akan terungkap tuntas? Atau justru kembali ditelan waktu seperti Harun yang terus menghilang?

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(M Rodhi Aulia)