Jakarta: Sebanyak 15.033 penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta tercatat melakukan transaksi judi online sepanjang 2024. Fakta mencengangkan ini diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan langsung mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
Berdasarkan data PPATK, para penerima bansos tersebut melakukan lebih dari 397 ribu kali transaksi yang jika diakumulasi mencapai Rp 67 miliar. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran besar akan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bansos di Jakarta.
Pramono menyampaikan pihaknya segera mengevaluasi seluruh data penerima bansos. Mereka yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” kata Pramono, Minggu, 27 Juli 2025.
Tidak hanya penerima bansos, beberapa
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi bermain judi online bakal ditindak tegas. Pramono menegaskan pihaknya akan memberikan peringatan terhadap para ASN tersebut.
"Jadi datanya ada, tetapi saya minta di detailkan," lanjutnya.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana membeberkan ada lebih dari 600 ribu pemain judol di wilayah Jakarta. Hal ini disampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PPATK dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pada Rabu, 23 Juli 2025.
"Tadi Bapak tanya berapa sih yang pemain judi online? Itu di
DKI Jakarta saja 600 ribu lebih pemain judi online, di DKI saja, di DKI Jakarta saja,” kata Ivan.
Ivan mengatakan perputaran uang deposit judi online di Jakarta mencapai Rp3 triliun. PPATK mencatat total transaksi melebihi 17,5 juta kali.