Ilustrasi. Foto: Medcom.id.
Pengesahan UU Perampasan Aset Upaya Konkret Pemberantasan Korupsi
M Sholahadhin Azhar • 20 November 2026 19:30
Jakarta: Undang-Undang Perampasan Aset disahkan pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan tersebut dinilai upaya konkret dalam memberantas korupsi.
"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang adil dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta masyarakat," kata Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2026.
Haris menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah bersejarah dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan, mengembalikan kerugian negara, sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil kejahatannya.
“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas kesempatan rakyat untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kehidupan yang lebih sejahtera,” ungkap Haris.
KNPI juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi UU Perampasan Aset. Sehingga, berjalan secara konsisten, transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum.
Di sisi lain, Haris mengapresiasi komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal pengesahan UU Perampasan Aset. Haris menilai Dasco telah menunjukkan keteladanan seorang pemimpin yang tidak hanya mampu mendengarkan aspirasi rakyat, tetapi juga konsisten menunaikan janji dan tanggung jawab politiknya.
“Dasco telah membuktikan bahwa janji kepada rakyat bukan sekadar retorika politik. Di tengah keraguan publik terhadap komitmen para elite politik, beliau mampu menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Bahkan, janjinya ditunaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan,” ujar Haris.
Menurut Haris, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang memiliki kepekaan terhadap aspirasi masyarakat, kemampuan membangun konsensus politik, serta keberanian mengambil keputusan strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ilustrasi korupsi. Foto: Medcom.id.
“Tidak semua pemimpin mampu mengubah aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik yang konkret. Dasco menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Inilah karakter kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia,” kata Haris.
Haris menegaskan bahwa keberhasilan Dasco bersama pimpinan DPR, seluruh fraksi, dan pemerintah dalam menuntaskan agenda legislasi tersebut harus menjadi momentum. Terutama, untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang menjadikan amanah rakyat sebagai tanggung jawab, bukan sekadar modal politik. Dasco telah memberikan teladan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak terletak pada tingginya jabatan, tetapi pada kemampuannya menepati janji dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Haris.