Apa Penyebab Kerusuhan di Prancis? Simak Penjelasannya

Paris: Demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan masalah pendanaan pendidikan di Prancis berujung bentrokan yang melibatkan mahasiswa, serikat pekerja, petani, aktivis lingkungan, dan pendukung gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Dilansir dari BBC News, sekitar 550 ribu orang mengikuti demonstrasi di seluruh Prancis, sementara penyelenggara memperkirakan jumlahnya mencapai 800 ribu orang. BBC melaporkan 1.200 orang ditangkap, sedangkan Viory mencatat sekitar 400 penangkapan.

Kerusuhan terjadi di Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, Lille, Rennes, Toulouse, dan Angers. Sejumlah toko, kendaraan, dan bangunan terbakar atau rusak, sementara polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu melaporkan sekitar 150 polisi terluka dalam kerusuhan tersebut. Presiden Emmanuel Macron mengecam aksi perusakan dan penjarahan serta menegaskan pelaku akan diproses secara hukum.

Demonstrasi nasional menentang kenaikan biaya hidup dan pendanaan pendidikan di Prancis berujung kerusuhan. (Anadolu Agency)

Kronologi Kerusuhan di Paris dan Sejumlah Kota di Prancis

Demonstrasi di Paris awalnya berlangsung damai pada Sabtu siang, 17 Oktober 2026, waktu setempat,  sebelum berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah kelompok mulai membakar kendaraan, menyalakan api di jalan, serta merusak dan menjarah tempat usaha di pusat kota, termasuk kawasan Place de la République.

Kerusuhan tersebut menyebabkan sedikitnya satu restoran hangus terbakar dan sejumlah toko dijarah. Polisi anti huru-hara kemudian menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa, sementara bentrokan juga terjadi di sejumlah titik.

Aksi serupa meluas ke berbagai kota di Prancis, termasuk Lyon, Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, Valence, dan Limoges. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 550 ribu orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri, sedangkan serikat pekerja CGT memperkirakan jumlahnya mencapai 800 ribu orang.

Di Lyon, kantor pariwisata kota terbakar hingga memicu keprihatinan Wali Kota Grégory Doucet. Ia menilai kebakaran tersebut sebagai kehilangan besar karena bangunan itu memiliki nilai sejarah dan dikenal luas oleh masyarakat.

"Ini menghancurkan hati kami karena bangunan itu sangat ikonik dan dikenal luas sebagai bangunan bersejarah," kata Doucet, dikutip BBC News, Minggu, 18 Oktober 2026.

Selain itu, kepolisian setempat menyebut sejumlah orang menghalangi petugas pemadam kebakaran menangani api dengan aman. Sementara itu, kebakaran di balai kota Limoges menyebabkan sebagian atap bangunan runtuh.

Kerusuhan juga menimbulkan korban luka di Saint-Étienne setelah sebuah benda peledak kecil meledak dan menghancurkan tangan seorang pemuda. Wali Kota Saint-Étienne Régis Juanico menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut melalui media sosial.

"Tragedi seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi," tulis Juanico.

Di kota Lille, sebuah toko Apple dibobol dan barang-barang di dalamnya dijarah. Sementara itu, rekaman yang diverifikasi BBC Verify memperlihatkan sejumlah pria bertopeng mengendarai kereta wisata di Grenoble menuju setidaknya tiga polisi antihuru-hara melalui jalan sempit.

Apa Penyebab Kerusuhan di Prancis?

Kerusuhan terjadi setelah berminggu-minggu demonstrasi mahasiswa yang memprotes kekurangan guru, kondisi gedung sekolah yang memburuk, dan minimnya pendanaan pendidikan. Tuntutan juga mencakup perbaikan fasilitas dan layanan sekolah menengah atas di Prancis atau lycée, yang umumnya diikuti siswa berusia 15 hingga 18 tahun.

Aksi yang awalnya berupa pemblokiran sekolah pada September berkembang menjadi demonstrasi nasional. Serikat pekerja dan kelompok lainnya turut mendukung tuntutan perbaikan layanan publik serta upaya mengatasi kenaikan biaya hidup.

Gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests juga ikut mendukung mobilisasi massa tersebut. Gerakan ini muncul pada 2018 untuk memprotes pajak bahan bakar, lalu berkembang menjadi gerakan menentang kenaikan biaya hidup dan kebijakan ekonomi pemerintah selama lebih dari satu tahun.

Menjelang demonstrasi, Macron meminta masyarakat tetap tenang dan menghormati orang lain serta fasilitas umum. Pemerintah juga merespons tuntutan pendidikan melalui janji Menteri Pendidikan Édouard Geffray pada 8 Oktober untuk menyediakan tambahan 3.000 guru pengganti.

Namun, demonstrasi terus berlanjut hingga berujung kerusuhan. Situasi ini terjadi di tengah ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden pada April 2027, sementara Macron dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada tahun yang sama.

Pemimpin partai sayap kiri La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, turut mengikuti demonstrasi dan menuduh polisi bertindak berlebihan terhadap peserta aksi. Meski mengecam penjarahan dan pembakaran, ia dikritik Lecornu yang menyebut pernyataannya berbahaya dan sinis.

Sementara itu, pemimpin National Rally Marine Le Pen menilai kelompok sayap kiri ekstrem telah memanfaatkan tuntutan demonstran yang dianggap sah. Ia juga menuduh Mélenchon turut memicu kekerasan dalam aksi tersebut.

Lecornu menyebut aparat menghadapi kekerasan dengan intensitas tinggi dan menilai sejumlah kelompok menggunakan demonstrasi sebagai ajang pemanasan menjelang pemilihan presiden. Ia menegaskan tidak ada pihak yang boleh memaksakan agenda politik melalui kekerasan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam pelaku perusakan, penyerangan kantor pemerintahan, dan penjarahan akan menghadapi proses hukum. Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak membenarkan tindakan yang merusak fasilitas umum maupun tempat usaha.

"Mereka yang melakukan perusakan, menyerang kantor-kantor prefektur dan tempat usaha, bahkan menjarah balai kota, akan dituntut dan dihukum," kata Macron.

Ia menegaskan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan bernegara. Pemerintah Prancis kini menghadapi tantangan untuk meredakan ketegangan terkait biaya hidup dan pendidikan sekaligus menjaga keamanan masyarakat.