Pemprov DKI Dorong Perlindungan Pantai Utara Jawa

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong rencana perlindungan Pantai Utara Jawa, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), yang bagian dari sistem perlindungan pesisir terintegrasi. Sebab, pesisir utara Jakarta merupakan kawasan yang sangat strategis sekaligus kompleks.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan di wilayah itu, terdapat permukiman, aktivitas nelayan, pelabuhan, industri, perdagangan, transportasi, serta berbagai infrastruktur penting bagi Jakarta.

“Karena itu, ketika kita berbicara mengenai Pantura dan Giant Sea Wall, kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai pembangunan tanggul. Pesisir Jakarta merupakan satu kesatuan sistem, mulai dari daratan, sungai, muara, pesisir hingga laut," kata Dudi di Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Dudi mengatakan perencanaan perlindungan pesisir harus memperhatikan lingkungan, ruang hidup, serta mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir.

Prinsip tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dilakukan melalui proses konsultasi publik dengan melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Dudi, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir dibutuhkan untuk menjawab berbagai risiko yang dihadapi Jakarta. Namun, solusi yang disiapkan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kondisi masyarakat yang hidup, serta mencari nafkah di kawasan pesisir.

“Inilah mengapa KLHS penting. Kita ingin pembangunan memberikan perlindungan bagi Jakarta, tetapi pada saat yang sama, persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat juga diperhitungkan sejak tahap perencanaan,” tutur Dudi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi. ANTARA/HO-DLH DKI Jakarta.

Dia menambahkan keterlibatan masyarakat sangat penting karena masyarakat pesisir memahami langsung kondisi wilayah mereka. Masukan mengenai akses nelayan, sedimentasi, kualitas lingkungan, maupun aktivitas ekonomi warga dapat melengkapi kajian teknis yang dilakukan pemerintah dan para ahli.

Dia menilai pengelolaan Pantura tidak dapat dikerjakan satu institusi. Sebab, kawasan itu merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.

“Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya satu, bagaimana Jakarta mendapatkan perlindungan pesisir yang semakin baik dan pembangunan tersebut tetap berkelanjutan,” ujar Dudi.