Pertimbangan MK Tolak Gugatan PSU Pilkada Puncak Jaya

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima perkara hasil rekapitulasi ulang pemilihan bupati Kabupaten Puncak Jaya. Gugatan diajukan oleh calon pasangan nomor urut 2, Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga. 

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan hukumnya mengatakan, pihaknya telah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan bukti yang diajukan. 

Atas dasar itu, MK menilai pemohon tidak menyampaikan bukti yang cukup. Dikatakan bahwa tidak ada bukti yang bisa meyakinkan Mahkamah terkait tuduhan adanya kekeliruan rekapitulasi ulang perolehan suara yang dilakukan oleh KPU.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, termohon in casu KPU RI telah secara patuh menindaklanjuti putusan Mahkamah a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Enny 
 

Baca juga:  MK Hanya Lanjutkan 2 dari 7 Perkara PSU Pilkada ke Sidang Pembuktian

Selain itu, Enny juga menyinggung soal syarat selisih suara untuk mengajukan sengketa pemilu di MK. Dia mengatakan, jumlah selisih harus mencapai 2 persen atau sekitar 2.862 suara. Akan tetapi, perbedaan perolehan suara pihak terkait dan pemohon jauh di atas ambang ketentuan permohonan perkara di MK, yakni 8,04 persen.

“Dengan demikian, permohonan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016,” ujar dia. 

Pokok perkara sengketa rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya ini mempersoalkan status calon wakil bupati (cawabup), Mus Kogoya.  Cawabup nomor urut 1 disebut masih berstatus sebagai ASN saat mengikuti kontestasi.