Kebijakan Impor Dibuka Lebar, DPR Minta Pemerintah Tetapkan Tarif

Jakarta: Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor menuai respons positif dari kalangan legislatif. Namun, kebijakan tersebut juga dinilai perlu dikaji secara mendalam agar tidak merugikan produk dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menyatakan dukungannya atas langkah Presiden. Ia menilai kebijakan itu bisa membawa dampak positif bagi iklim usaha dan transparansi perdagangan.

“Menurut saya keputusan presiden untuk membuka impor itu bagus, ada efek bagusnya,” kata Firnando, Kamis, 10 April 2025.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keberlangsungan produksi lokal. Ia menilai tidak semua komoditas layak dibebaskan dari pembatasan.

“Pemerintah harus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang bisa dibebaskan. Karena ada komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga tidak baik juga,” ujarnya.

Baca juga: Hati-hati! Penghapusan Kuota Impor Harus Realistis

Firnando kemudian mengusulkan pendekatan alternatif yang menurutnya lebih tepat. Ia menyarankan agar pembatasan dilakukan melalui penetapan tarif, bukan kuota.

“Menurut saya cara yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu bisa menjadi solusi terbaik untuk komoditas-komoditas di Indonesia. Karena dengan adanya tarif itu, kita semua bisa terbuka, bisa transparan, jadi akan menjadi baik juga bagi pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor, terutama untuk komoditas penting seperti pangan. Ia menilai sistem kuota selama ini kerap disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Prabowo juga menyoroti peran persetujuan teknis (pertek) yang dianggapnya kerap menghambat pengusaha. Ia menegaskan bahwa ke depan semua pertek harus berada di bawah kendali Presiden.