Pelayanan RSUD DKI Disorot

Jakarta: Pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) DKI Jakarta disorot. Terdapat dua masalah yang menjadi perhatian utama.

Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth usai rapat kerja Komisi C DPRD DKI bersama Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan para Direktur Utama (Dirut) RSUD. Menurut dia, permasalahan pertama yaitu buruknya komunikasi manajemen RSUD kepada pasien dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tenaga medis yang menangani perawatan.

"Di RSUD Cengkareng saat sidak beberapa waktu lalu, saya menemukan bahwa SDM tenaga medisnya sangat kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek," kata pria yang akrab disapa Kent itu melalui keterangan tertulis, Jumat, 30 Mei 2025.

Dia menyampaikan, salah satu keluhan utama dari pasien RSUD di Jakarta adalah waktu tunggu yang panjang. Baik saat pendaftaran, pemeriksaan dokter, maupun tindakan medis lanjutan. 

Menurut dia, hal itu terjadi karena jumlah pasien dan tenaga medis tak sebanding. "Kemudian RSUD di Jakarta sering kali kekurangan dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Di beberapa rumah sakit, rasio pasien terhadap tenaga medis sangat tinggi, sehingga pelayanan menjadi tidak optimal," ungkap dia.

Kent juga menyoroti birokrasi yang berbelit. Menurut dia, banyak calon pasien merasa kesulitan memahami prosedur yang harus dilalui, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok usia lanjut atau pendidikan rendah. 

"Calon Pasien ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau menunggu ruang IGD. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa. Makanya kadang-kadang suka ada komplain, Masyarakat merasa ditelantarkan," sebut dia.
 

Baca juga:  DPRD Jakarta Evaluasi Kinerja RSUD, Soroti Pelayanan yang Belum Optimal

Politikus PDI Perjuangan meminta agar pihak RSUD memberikan penjelasan yang baik kepada pasien. Jangan sampai mereka diabaikan.

"Jangan malah pasien didiamkan saja. Dan juga jangan hanya saat didatangi anggota dewan baru gerak cepat dan baru selesai masalahnya," ujar dia.

Kent meminta kepada pihak RSUD untuk melapor ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta jika membutuhkan penambahan SDM tenaga medis. Pasalnya, distribusi tenaga medis di RSUD banyak yang tidak merata, di mana dokter spesialis lebih banyak terkonsentrasi di RSUD besar.

Selain itu, Kent menyoroti permasalahan internal di RSUD yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Menurut dia, akan sulit bagi RSUD untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh tanpa pembenahan dari dalam.

"Kita harus menghapus permasalahan ego sektoral, jangan gara-gara masalah internal masyarakat menjadi korban. Persoalan ini sangat sensitif yang dapat mempengaruhi stabilitas manajemen dan mutu layanan rumah sakit," kata dia.

Dari masalah ini, Kent mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih responsif dalam melakukan evaluasi kinerja RSUD. Jika dinilai tak maksimal, dia mengusulkan untuk bisa dilakukan mutasi Direktur Utama RSUD dari jabatannya.

"Karena orang yang kurang memiliki kapasitas manajerial bisa menduduki posisi penting, itu akan berdampak pada buruknya pengambilan keputusan strategis," imbuh Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.