DPRD Menyetujui Pemkab Jepara Utang Rp86 Miliar

Jepara: Bupati Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendapat restu Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp86 miliar. Pinjaman tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kota Ukir.

Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyebut pembahasan mengenai rencana pinjaman daerah ini sudah cukup lama. Hasilnya salah satu dari nota persetujuan itu adalah poin-poin apa saja yang menjadi peruntukan pinjaman daerah tersebut.

"Setelah kami bacakan tadi, sudah sesuai dengan visi misi untuk menuju Jepara MULUS seluruhnya masuk ke infrastruktur jalan yang setrategis," kata Agus usai rapat paripurna di gedung DPRD Jepara, Kamis, 12 Juni 2025.
 

Baca: Pemkot Malang Kehilangan Potensi PAD Rp8 Miliar dari Pajak Indekos

Mekanisme peminjaman akan dilakukan melalui Bank Jateng. Rencananya pinjaman tersebut akan fokus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Terdapat 19 ruas yang rencananya akan diperbaiki.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menjelaskan struktur keuangan Kabupaten Jepara pada tahun lalu masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggatan (SiLPA) sebesar Rp 173 Miliar.

"Sehingga kalau di keuangan itu bukan menjadi pendapatan tetapi menjadi pendapatan biaya, secara laporan keuangan di pemerintahan itu disebut defisit," jelas Wiwit.

Mengenai pinjaman Rp86 miliar, Bupati menerangkan hal tersebut bukan menjadi penyebab defisit APBD 2025. Ia menambahkan, setelah pinjaman tersebut dikembalikan akan menjadi seimbang kembali.

"Jadi defisit ini harus diberi pengertian bahwa keuangan kita, pendapatan kita itu kurang dari itu karena ada SiLPA, selain itu diskon listrik 50% untuk pengguna yang 900kWh kebawah itu menjadi sumber kurangnya," ujarnya.