Pj Bupati Mimika Ingatkan ASN Berakhlak dan Antikorupsi

Mimika: Penjabat (Pj) Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Yonathan Demme Tangdilintin, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

Yonathan mengatakan dalam pelaksanaan dari undang-undang pelayanan publik, ada standar minimal pelayanan yang harus diberikan oleh aparatur pemerintahan, khususnya pada janji layanan.

Namun sayangnya meski secara formalitas ada bahkan juga tertera dalam maklumat layanan atau pelayanan, Yonathan mengungkap kondisi di lapangan berbeda.

"Saya datang langsung ke seluruh OPD (organisasi perangkat daerah), misalnya ke puskesmas atau rumah sakit di pelosok, salah satunya di RSUD Tipe D Waa Banti, yang tenaga medis dan sarana pra sarananya masih kurang," kata Yonathan di Mimika, Jumat, 28 Februari 2025.
 

Baca: Ombudsman RI Selamatkan Rp 496,69 Miliar Potensi Kerugian Rakyat Imbas Maladministrasi Pelayanan

Yonathan menyebut pelayanan publik yang baik di bidang kesehatan adalah bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Menurut dia angka pada Monitoring Corruption for Prevention (MCP) KPK di Kabupaten Mimika, tertera pada delapan area intervensi yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD serta optimalisasi pajak.

Melihat fakta ini, Yonathan langsung mengeluarkan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 03 Tahun 2025 tentang pelaksanaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI) yang wajib diikuti seluruh ASN guna memberikan penguatan integritas dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

"Selain untuk mengedukasi dan menanamkan pemahaman yang utuh, kita lakukan sebagai upaya membentuk ASN di Mimika BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang antikorupsi," ungkap Yonathan.