Tarif PBB-P2 di Kabupaten Banyuwangi Tidak Naik

Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Banyuwangi menegaskan tak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kepastian itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Rabu malam, 20 Agustus 2025.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemkab menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan baru ini menegaskan penerapan sistem multitarif dalam penentuan PBB-P2, sehingga besaran pajak disesuaikan dengan nilai objek pajak dan tidak ada kenaikan tarif.

"Kita berkomitmen menggunakan sistem multitarif sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, jelas tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Baca:  Bupati Adi Arnawa: Pengurangan PBB 100 Persen di Badung Berlaku Sejak 2012

Ipuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga warga Banyuwangi yang telah memberikan saran dan masukan terkait kebijakan pajak daerah. Ipuk berharap keputusan terkait PBB ini memberikan kepastian hukum dan menjaga kondusivitas daerah.

"Maka itu, kami mengajak krpada semua pihak bersatu dan menjaga kekompakan demi kemajuan Banyuwangi," ucap Ipuk.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, mengatakan rapat paripurna dilaksanakan atas permintaan langsung Bupati Ipuk. Rapat itu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

"Ini menandakan bahwa Bupati mendengar aspirasi masyarakat Banyuwangi. Tidak butuh waktu lama, kita langsung melaksanakan rapat paripurna untuk menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” jelas Michael.